PETISI.CO
Rapat Paripurna digelar di Ruang Graha Paripurna DPRD Kabupaten Blitar di Kanigoro
PARLEMEN

DPRD Kab. Blitar Gelar Rapat Paripurna tentang Penjelasan Bupati Terhadap Ranperda 2019

BLITAR, PETISI.CO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar menggelar rapat paripurna penyampaian penjelasan Bupati Blitar terhadap Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD (APBD-P) tahun anggaran 2019, Selasa (30/07/2019) malam.

Rapat Paripurna digelar di Ruang Graha Paripurna DPRD Kabupaten Blitar di Kanigoro. Selain sejumlah anggota dewan, tampak hadir  Kepala OPD Pemkab Blitar hingga jajaran Forkopimda Kabupaten Blitar.

Bupati Blitar Drs. H. Rijanto MM usai Sidang kepada awak media  mengatakan, postur APBD-P tahun 2019 itu akan diproyeksikan untuk biaya persiapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa (Pilkades) tahun 2019, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020, penambahan anggaran pengelolaan kalibogel, anggaran pendidikan dan kesehatan, hingga keperluan infrastruktur lainnya.

Lebih lanjut Bupati Blitar menjelaskan, hari ini kami menyampaikan pandangan terkait nota keuangan perubahan APBD tahun 2019. Nanti perubahan anggaran ini ada untuk pilkades yang diikuti 167 desa, pilkada tahun 2020 yang tahun 2019 ini KPU juga sudah action dan ada penambahan untuk normalisasi kalibogel.

“Serta  infrastruktur yang lain seperti pembenahan jalan-jalan yang rusak,” jelas Bupati Blitar.

Di tempat terpisah Suwito Saren Witoto  Ketua DPRD Kabupaten Blitar menanggapi pidato Bupati Blitar, dari penyampaian penjelasan Bupati Blitar terkait perubahan APBD tahun 2019 secara umum ideal untuk diapresiasi.

Hanya saja, dia menandaskan, dari seluruh unsur pos anggaran yang dibutuhkan, pemerintah Kabupaten Blitar bisa memprioritaskan sektor apa yang perlu mendapatkan perhatian segera.

Lebih lanjut  Suwito menyampaikan, seperti pelaksanaan Pilkades tahun 2019 dan Pilkada tahun 2020 bisa yang akan berlangsung dalam waktu dekat. Jadi keperluan untuk anggaran pemilihan Kepala Desa (Pilkades) bulan sepuluh (Oktober) nanti harus bisa lebih cepat diakomodir.

Begitu juga  untuk kebutuhan Pilkada 2020 juga harus diakumodir,  karena prosesnya sekarang sudah mau jalan.

“Tapi jangan lupa sektor di bidang infrastruktur dan optimalisasi ekonomi daerah juga harus mendapatkan perhatian yang serius,” pungkas Suwito.(min )

terkait

SCG: Caleg Petahana Masih Berjaya

redaksi

Komisi C DPRD Surabaya Minta Satpol PP Tunda Penggusuran Warga Kalisari

redaksi

Bacawali Surabaya Nawardi Programkan Anggaran RT Rp 200 Juta/Tahun

redaksi