DPRD Kabupaten Malang Imbau Pentingnya PBB Bagi Pembangunan Daerah

oleh
oleh
DPRD Kabupaten Malang Sosialisasi Penyadaran PBB sebagai bentuk nyata partisipasi warga dalam pembangunan

Malang, petisi.co – Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan suatu keharusan yang harus dipatuhi oleh warga masyarakat dalam membayar pajak, melalui pembayaran PBB inilah pembangunan daerah akan menjadi sukses dan berjalan dengan baik dan lancar.

Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Malang, Venny Ayu Soraya beberapa saat lalu, di Kecamatan Sumberpucung, Kamis (18/9/2025), Venny, menegaskan akan pentingnya optimalisasi peran masyarakat dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hal itu dikatakannya sebagai salah satu strategi kunci untuk pembangunan dan pemberdayaan desa.

Dalam paparannya, Venny menjelaskan bahwa PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan bangunan. Dana dari PBB memiliki kontribusi besar bagi pembagnunan daerah, mulai dari perbaikan infrastruktur hingga pemberdayaan ekonomi lokal.

“Pembayaran PBB yang tepat waktu adalah investasi nyata masyarakat untuk kemajuan desanya. Dengan partisipasi aktif, pembangunan jalan, sarana publik, hingga dukungan untuk UMKM bisa terlaksanaka dengan lebih baik,” tegas Venny, saat Sosialisasi di Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang.

PBB berfungsi sebagai sumber pendapatan penting untuk membiayai pembangunan, penyediaan infrastruktur, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Diketahui, pembayaran PBB yang tertib akan membantu meningkatkan aksesibilitas desa, membangun fasilitas pasar, serta mendukung pengembangan usaha kecil dan penciptaan lapangan kerja.

Venny menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pembayaran digital. Dengan pembayaran online, masyarakat dapat membayar PBB lebih cepat, transparan, dan nyaman tanpa harus mengantre.

“Optimalisasi PBB tidak hanya menjadi tugas pemerintah daerah. Keterlibatan LSM, komunitas, dan tokoh masyarakat sangat penting untuk meningkatkan kesadaran pajak dan mendorong partisipasi kolektif, imbuhnya.

“Kolaborasi lintas sektor akan menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab bersama, sehingga PBB benar-benar kembali pada masyarakat dalam bentuk pembangunan,” tambahnya.

Dengan strategi yang terintegrasi, diharapkan tingkat kepatuhan pembayaran PBB di Kecamatan Sumberpucung terus meningkat, sehingga pembangunan desa semakin merata dan kesejahteraan masyarakat semakin baik.

Kesadaran membayar PBB bukan hanya kewajiban, tetapi juga wujud nyata gotong royong untuk memajukan desa.

Jika seluruh warga berpartisipasi aktif, program pembangunan akan berjalan lebih cepat dan hasilnya bisa dirasakan oleh semua kalangan, mulai dari infrastruktur, ekonomi, hingga peningkatan kualitas hidup. Pemerintah berharap momentum ini dapat menjadi awal dari sinergi jangka panjang antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun desa yang lebih maju dan mandiri. (clis/adv)

No More Posts Available.

No more pages to load.