MOJOKERTO, PETISI.CO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mojokerto menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian rekomendasi terhadap laporan keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Mojokerto tahun 2021, Jumat (1/04/2021) di Gedung Graha Whicesa DPRD Kabupaten Mojokerto.
Sidang paripurna DPRD dipimpin Ketua DPRD Ayni Zuhro dengan dididampingi dua wakil ketua juga ikut hadir Bupati Mojokerto, Hj Ikfina Fatmawati dan Wakil Bupati, Muhammad Al barra berserta OPD, forkopimda.
Dalam Penyampaian rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati yang dibacakan oleh Wakil Ketua Komisi 1 Rindahwati mengatakan, LKPJ Bupati Mojokerto tahun 2021 kepada DPRD telah memenuhi aspek yang ditinjau dari yuridis, muatan materi, format dan sistematika penyusunan telah memenuhi jika ditinjau RKPD 2021 sebagian besar program kerja pemerintah daerah Kabupaten Mojokerto berjalan sangat baik namun dari kajian kami agar ke depannya bisa lebih baik.
“Untuk itu kami meminta ke depannya untuk melakukan percepatan pemulihan ekonomi dan percepatan Terbentuknya heard imunnity pada akhir tahun 2022 dan juga melakukan. Indentifikasi sektor perekonomian terdampak pandemi di seluruh wilayah Mojokerto dengan kategori sangat terpuruk, terpuruk, mulai bangkit dan normal,” ucapnya
Lanjut Rindahwati, kami memberikan rekomendasi agar pemerintah daerah bisa mempertahankan konsumsi masyarakat dengan menekan laju inflasi di tingkat yang paling rendah. Kemudian memperluas bantuan sosial yang tepat sasaran dan membuka lapangan pekerjaan serta bisa memprioritaskan belanja APBD tahun 2022 membeli bahan dan produk lokal sehingga perekonomian dapat pulih kembali.
“Saran dan kritik akan kami tuangkan dalam bentuk catatan-catatan strategis agar adanya perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan pemerintahan ke depannya,” tutup Wakil Ketua Komisi 1 Rindahwati (Nasdem)
Sementara itu dalam sambutannya Bupati Mojokerto yang diwakili Wakil Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra menyampaikan, penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak terutama kepada pimpinan dan anggota DPRD yang telah bekerja keras mencermati, mengkaji dan membahas lebih mendalam terhadap LKPJ sampai tahap akhir yaitu penetapan DPRD tentang rekomendasi terhadap LKPJ Bupati Mojokerto tahun anggaran 2021.
Terkait atas rekomendasi yang berupa catatan catatan strategis berupa saran masukan atau koreksi terhadap penyelenggaraan desentralisasi, tugas umum pemerintahan selama tahun 2021 pada prinsipnya dapat diterima dan ke depannya akan diperhatikan serta ditindaklanjuti secara serius.
“Karena hal tersebut merupakan salah satu bentuk tanggapan yang sifatnya membangun khususnya terhadap kinerja pemerintah kabupaten Mojokerto di tahun 2021 dan tahun tahun yang akan datang pada umumnya,” ungkap Wabub Gus Barra.
Gus Barra menambahkan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Mojokerto berkomitmen untuk terus memperbaiki kinerja penyelenggaraan pemerintah berdasarkan saran masukan dan rekomendasi yang di rumuskan dalam salah satu penyusunan program dan kegiatan pada tahun tahun mendatang.
“Sehingga pemerintah dan implementasi pembangunan menuju terwujudnya kabupaten Mojokerto yang maju adil dan makmur melalui penguatan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat tercapai,” ucap wakil Bupati Muhammad Al Barra. (ng)
