DPRD Magetan Setujui dan Sahkan Raperda APBD 2021 Sebagai Perda LPJ Bupati

oleh -87 Dilihat
oleh
Rapat paripurna pengambilan keputusan terhadap Raperda tentang laporan pertangungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021

MAGETAN, PETISI.CO – Dalam rapat paripurna pengambilan keputusan terhadap rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang laporan pertangungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2021.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Magetan mengambil keputusan menerima dan menyetujui Raperda, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 menjadi peraturan daerah (Perda) LPJ Bupati.

Ketua DPRD Magetan, Sujatno menyampaikan pada rapat pengambilan keputusan ini tahapan demi tahapan sudah dilalui. Namun ada evaluasi yang disampaikan pada LPJ Bupati tahun 2021 ada tujuh indikator sasaran yang pencapaiannya belum maksimal.

“Yakni  indeks pendidikan, angka kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka,indeks kualitas air, kualitas idara, persentase lahan yang terlayani irigasi per musim dan nilai evaluasi Akip, sesuai RPJMD yang menjadi perhatian kami di DPRD Magetan,” terang Sujatno, Kamis malam (7/07/2022).

Maka harus menjadi spririt bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan untuk memperbaiki kualitas program kegiatan dan anggaran pada akhir RPJMD. Sehingga ini untuk penyempurnaan penyusunan APBD perubahan tahun 2022 dan APBD tahun 2023 sebagai penyusunan-penyusunan berikutnya.

“Sehingga rancangan peraturan daerah tentang laporan pertangungjawaban daerah sudah diambil keputusan menjadi Perda LPJ Bupati tahun anggaran 2021,” jelas Ketua DPRD Magetan.

Sementara Bupati Magetan Suprawoto menyampaikan ucapan terima kasih, kepada segenap anggota DPRD, Badan Anggaran, Komisi-komisi dan Fraksi-fraksi DPRD, yang memberikan dukungan, dorongan, semangat, dan komitmen bersama serta adanya sinergitas dengan pemerintah daerah untuk mewujudkan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah Kabupaten Magetan yang lebih baik.

“Dalam rangka mempertahankan perolehan opini wajar tanpa pengecualian,serta tercapainya derajat, transparansi, value for money,dan akuntabilitas yang semakin tinggi,” ungkap Bupati Suprawoto. (pgh)

No More Posts Available.

No more pages to load.