SURABAYA, PETISI.CO – DPRD dan Pemkot Surabaya telah menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2022. Kesepakatan itu, tertuang dalam Rapat Paripurna di ruang paripurna DPRD kota Surabaya.
Setelah DPRD Surabaya dan Pemkot menyetujui Raperda Surabaya Tentang Perubahan APBD Tahun 2022, untuk selanjutnya draf tersebut akan diserahkan ke Pemprov Jatim untuk mendapatkan arahan, koreksi dan juga persetujuan.
“Alhamdulillah hari ini telah disepakati,” kata Eri Cahyadi selaku Walikota Surabaya, seusai Rapat Paripurna bersama para Pimpinan DPRD Kota Surabaya, Selasa (20/09/2022) siang.
Eri berharap, perubahan APBD setelah disetujui gubernur segera diterimanya. Sebab, banyak perubahan anggaran yang ditetapkan DPRD dan Pemkot, semata-mata untuk kepentingan masyarakat.
“Saya berharap, bisa langsung diberikan dan dirasakan masyarakat Surabaya atas perubahan dan keuangan tersebut,” imbuh Eri.
Eri menjabarkan, ada banyak hal terkait perubahan APBD ini, di antaranya, kesehatan, kepentingan umum pendidikan. Terhadap hal itu, ia meyakini Pemkot dan DPRD dapat melanjutkan pada 2023 mendatang.
“Ini sebagai tindak lanjut dari apa yang kita lakukan,” papar Eri
Pada proyeksi 2023 mendatang, menurut Eri, baik Pemkot dan DPRD bersepakat, bahwa perubahan APBD untuk kepentingan umat, sebagaimana tujuan negara menciptakan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
“Jadi yang 7 poin itu akan kita selesaikan di tahun 2023,” tegas Eri.
Sementara itu, Reni Astuti selaku Wakil Ketua DPRD Surabaya menjelaskan, bahwa ada penambahannya Rp 10,61 miliar atau naik jadi Rp 200 miliar dari APBD 2022. Salah satunya untuk penambahan kouta beasiswa pemuda tangguh bagi SMA sederajat maupun mahasiswa.
“Ada sekitar 1000 kouta,” kata politis PKS ini usai Rapat Paripurna bersama Pemkot Surabaya.
Ia menambahkan, untuk dampak kenaikan BBM dialokasikan anggaran Rp 8,9 miliar, yang akan diberikan kepada nelayan maupun driver ojek online (ojol).
“Dinsos sudah membeberkan sejumlah nama-nama yang mendapatkan bantuan,” tutur Reni.
Lebih jauh lagi, Reni membeberkan, dalam perubahan APBD, terdapat Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp 11 miliar, yang dicadangkan bagi pos yang membutuhkan anggaran.
Dalam hal ini Reni menyebut, alokasi anggaran itu untuk warga yang terdampak kenaikan BBM.
“Ternyata masih ada yang belum tersentuh jadi BTT ini bisa dialokasikan,” imbuhnya.
Di samping itu, ada juga penambahan anggaran sarana prasarana kader kesehatan Surabaya hebat (KSH), yang mencapai Rp 13 miliar dan untuk Bunda PAUD Rp 5,8 miliar. Maka ia berharap Oktober mendatang bisa direalisasikan.
“Sarpras akan kita dorong agar memberdayakan UMKM dengan postur APBD perubahan 2022, Apalagi waktu kurang 3 bulan bisa segera untuk dimanfaatkan oleh pemkot. Pemkot harus mengejar serapan pendapatan yang masih 50 persen,” tandas Reni Astuti selaku Wakil Ketua DPRD Surabaya. (riz)
