SURABAYA, PETISI.CO – Dr. Rusdianto Sesung, S.H., M.H., selaku tenaga ahli bersama Biro Hukum dari Pemkot Surabaya mendatangi ke Komisi A DPRD Kota Surabaya untuk membawa pencerahan dalam pelaksanaan Pansus Produk Hukum Daerah.
Menurut Josiah Michael selaku Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Surabaya mengatakan, bahwa selama ini ada ketidak-sinkronan dalam alur pembentukan Perda di Kota Pahlawan ini.
“Kita ini tadi membahas Panitia Khusus (Pansus) Raperda produk hukum daerah. Dan kota Surabaya ini adalah satu-satunya kota besar yang belum memiliki Raperda produk hukum daerah,” ujarnya seusai rapat pansus di gedung DPRD Kota Surabaya, Selasa (19/07/2022).
Josiah menerangkan bahwa dari hasil diskusi hari ini, pihaknya akan memperbaiki sistemnya pada produk hukum tersebut. Dan pihaknya akan membahas hal-hal yang mengatur alur pembahasannya.
“Mulai dari Raperda inisiatif DPRD, maupun Pemkot Surabaya karena banyak sekali alur yang belum sesuai dengan Permendagri. Maklum karena kita memang belum tuntas untuk menyelesaikan Raperda produk hukum tersebut,” bebernya kepada awak media.
Legislator asal Fraksi Partai Solidaritas Indonesia ini menyampaikan, bahwa kehadiran Dr. Rusdianto Sesung adalah sebagai tenaga ahli. Dikarenakan pada saat pembahasan Raperda kemarin, pihaknya juga meminta pendapat dari tenaga ahli tersebut.
“Doktor Sesung adalah Dekan Fakultas Hukum dari Universitas Narotama Surabaya yang pada pembahasan Raperda kemarin kita juga meminta pendapatnya selaku dari tenaga ahli hukum,” papar Josiah kepada awak media.
Josiah juga menyatakan, bahwa hal ini juga bertepatan mengembalikan kembali marwah Bapemperda DPRD Kota Surabaya. Karena selama ini alur pembuatan Perda kita ini belum sesuai, dikarenakan masih ada beberapa yang masih ‘Missed’ (Kurang tepat sasaran, red).
“Jadi disini masih dilakukan penyempurnaan lagi, dan salah satunya adalah Ketua Bapemperda, agar lebih bisa menjalankan fungsi sesuai tupoksinya,” ungkap Josiah.
Josiah mengutip yang disampaikan dari Dr. Rusdianto Sesung, S.H., M.H., bahwa ketika Raperda itu sudah disahkan melalui Sidang Paripurna, Walikota diberikan waktu hingga 30 hari tanda tangan untuk pengesahan. Namun apabila dalam tempo waktu 30 hari Walikota tidak menanda-tangani untuk mengesahkan, maka putusan tersebut sudah bisa diundangkan secara umum.
“Hal terpenting adalah mengembalikan fungsi legislasi dari eksekutif DPRD Kota Surabaya. Dan apabila dalam tempo waktu 30 hari Walikota tidak menanda-tangani untuk mengesahkan, maka putusan tersebut sudah bisa diundangkan secara umum,” pungkas Josiah Michael SH, selaku Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), dan juga Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya periode 2019-2024. (riz)
