SURABAYA, PETISI.CO – PT Patriots Group kembali menyalurkan Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan kepada warga Surabaya yang kesulitan membayar SPP yang bersekolah swasta.
Kepedulian PT Patriots Group terhadap warga kurang mampu ini mendapat sambutan positif dari anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya, Arif Fathoni.
“Kami betul-betul menghargai upaya PT Patriots Group selama ini yang banyak menyalurkan CSR-nya kepada warga Surabaya yang kesulitan biaya pendidikan,” katanya, Selasa (11/04/2023).
Meringankan beban warga Surabaya yang kesulitan biaya pendidikan, menurut Fathoni, panggilan Arif Fathoni, merupakan bentuk ikhtiar PT Patriots Group dalam membantu tugas pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
Fathoni yang juga Ketua DPD Partai Golkar Kota Surabaya ini menjelaskan, di zaman Orde Baru (Orba) digalakkan ‘Gerakan Nasional Orang Tua Asuh’. Meski orde pemerintahan sudah berganti, namun semangat yang muncul hingga saat ini masih menunjukkan nilai-nilai kegotongroyongan warga Surabaya dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara.
Untuk itu, Fathoni berharap Pemkot Surabaya memberikan penghargaan kepada badan-badan hukum yang memiliki kepedulian sosial tinggi kepada warga Surabaya, seperti yang dilakukan oleh PT Patriots Group ini.
“Sehingga ini bisa merangsang korporasi lain di Surabaya yang selama ini belum memiliki kepedulian terhadap warga yang membutuhkan,” ungkapnya.
Lebih jauh, mantan jurnalis ini juga menegaskan, Surabaya sudah memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan, namun pelaksanaannya masih belum efektif.
“Saya berharap pemkot bisa bersinergi dengan korporasi yang ada di Surabaya untuk bahu membahu mencerdaskan kehidupan bangsa dengan cara seperti yang dilakukan oleh PT Patriots Group ini,” ujarnya.
Dengan demikian, kata Fathoni, tidak ada lagi anak Surabaya yang menempuh jenjang pendidikan harus terhenti karena ketidakberuntungan secara ekonomi.
“Sehingga tidak ada lagi anak Surabaya yang menempuh jenjang pendidikan harus terhenti, dikarenakan ketidakberuntungan secara ekonomi,” pungkas Arif Fathoni, S.H., selaku Anggota Komisi A DPRD dan juga Ketua DPD Partai Golkar Kota Surabaya. (riz)
