SURABAYA, PETISI.CO – Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Herlina Harsono Njoto merasa prihatin atas kabar soal adanya mafia perizinan di lingkungan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopdag) Kota Surabaya.
Politisi Partai Demokrat Surabaya ini menilai bahwa kasus tersebut bisa memperburuk integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.
“Kita mendesak Pemkot Surabaya agar dilakukan evaluasi internal, agar kasus ini tidak memperburuk integritas kinerja ASN,” tandas Herlina, Rabu (08/06/2022).
Menurut Herlina, Wali Kota Eri Cahyadi harus ambil sikap untuk membenahi perilaku kinerja ASN sesuai tugas pokok dan fungsinya, yakni sebagai pelayan masyarakat. Bahkan, dirinya juga menyarankan agar kasus ini diusut tuntas, bila perlu dilaporkan ke ranah hukum, jika terdapat unsur pidananya.
“Ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Harus ada pembenahan di internal Pemkot Surabaya dan diusut tuntas. Bila perlu melibatkan pihak kepolisian, kalau memang ada unsur korupsinya,” tandasnya.
Herlina menyampaikan kemungkinan mafia perizinan yang pada umumnya tak dikerjakan oleh satu orang saja. Hal ini yang perlu diurai benang merahnya, agar tak semakin meraja-rela.
“Biasanya kalau kasus mafia perizinan seperti ini tidak akan dilakukan seorang saja, namun ada beberapa oknum lain yang terlibat. Ini harus diusut, karena bener-bener menyakiti masyarakat Surabaya,” katanya.
Ia menambahkan, sebagai ASN di masa sekarang dengan pendapatan yang lumayan besar, seharusnya setiap tindakannya selalu bisa memikirkan warga Surabaya agar lebih sejahtera.
Anggota legislatif 3 periode ini mengingatkan kepada setiap ASN, bahwa gaji yang dia terimanya setiap bulan berasal dari pajak-pajak yang dipungut dari masyarakat. Sehingga sudah sepatutnya dia memberikan pelayanan prima untuk masyarakat Surabaya.
“Jangan malah sebaliknya menjadi mafia perizinan, ini sudah jelas mencoreng integritas ASN,” pungkas Herlina Harsono Njoto, S.Psi, M.Psi, Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya. (riz)
