SURABAYA, PETISI.CO – DPRD Kota Surabaya Komisi B Bidang Perekonomian meminta pemerintah kota setempat segera merevisi peraturan daerah terkait Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai upaya menyehatkan kembali BUMD.
Ketua Komisi B DPRD Surabaya Lutfiyah di Surabaya, Senin, mengatakan Komisi B sudah lama mengajukan raperda inisiatif untuk mengganti perda lama agar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti RPH bisa leluasa mengembangkan usahanya.
“Kami berharap pemkot segera membuat perda baru. Sangat disayangkan beberapa BUMD macet,” kata Lutfiyah.
Menurut dia, dengan adanya perda baru, nantinya BUMD yang selama ini masih ada yang menunggak pajak, bisa segera melunasi pajak.
Selain itu, lanjut dia, BUMD bisa tertib menyetor deviden ke Pemerintah Kota Surabaya tentunya menambah pendapatan asli daerah (PAD).
“Tapi sampai sekarang belum tau di meja mana usulan raperda baru itu. Sampai sekarang belum turun-turun raperda BUMD yang kami tunggu-tunggu untuk dibahas di komisi,” ujarnya.
Lutfiyah mencontohkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 1987 Tentang Ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan (RPH) yang dinilai sudah lama dan tidak sesuai perubahan zaman.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Anas Karno juga menyoroti tarif jasa potong murah yang menjadi salah satu penyebab Rumah Potong Hewan (RPH) merugi.
Menurut Anas, tarif jasa potong di RPH murah yakni Rp50 ribu untuk setiap pemotongan satu hewan berupa sapi.
“Kalau dibiarkan dan diteruskan, saya yakin RPH tidak akan berkembang dan mencapai target pendapatan surplus,” ucapnya.
Anas mengatakan perlu ada revisi peraturan daerah soal tarif jasa potong hewan di RPH, sebagai acuan hukum.
“Sebagai acuan hukum, perlu ada revisi peraturan daerah soal tarif jasa potong hewan di RPH (Rumah Potong Hewan). Tarif jasa potong murah inilah yang menjadi salah satu penyebab RPH merugi,” tandas Anas Karno, SE, SH, selaku Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya. (riz)
