SURABAYA, PETISI.CO – Ada saja gebrakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) yang patut diacungi jempol. Baru-baru ini adalah program Korporasi Tani yang diluncurkan oleh Pj Gubernur Jatim, Adhy Karyono, pada Selasa (14/5/2024).
Di hadapan Gapoktan Pojok Kulon, Kesamben, Jombang, Adhy menjelaskan bahwa program Korporasi Petani merupakan best practice Pemprov Jatim untuk meningkatkan kesejahteraan petani, ketahanan pangan, dan pengendalian inflasi melalui Korporasi Petani dengan Sistem Resi Gudang (SRG).
“Alhamdulillah hari ini cita-cita kita untuk mewujudkan kedaulatan pangan lewat korporasi petani makin dekat. Korporasi ini merupakan pilot-project pertama di Indonesia, dan merupakan best practice Jatim untuk mengendalikan inflasi. Dari Jombang untuk Jawa Timur, Jawa Timur untuk Indonesia, dan Indonesia untuk dunia,” ungkapnya saat itu.
Di Jatim, menurutnya, ada korporasi petani dengan bentuk lembaga Koperasi Multi Pihak yang mayoritas dimiliki oleh petani yang tergabung dalam 10 Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Pemprov Jatim memberikan dukungan pada Korporasi Petani mulai dari akses pembiayaan hingga pemasaran produk.
Adhy lalu memaparkan program penguatan kelembagaan petani melalui Korporasi Petani merupakan salah satu langkah untuk menjalankan Proyek Prioritas Strategis 4 RPJMN 2020-2024.
“Pada High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) 20 Oktober 2023, secara resmi korporasi petani menjadi salah satu langkah strategis TPID Jatim guna memperkuat ketahanan pangan dan pengendalian inflasi,” ujarnya.
Terkait inflasi, Adhy menyampaikan ketersediaan pasokan beras di Korporasi Petani dapat dimanfaatkan oleh TPID untuk menyeimbangkan surplus-defisit kebutuhan beras antar daerah.
“Maka dari itu korporasi petani perlu bekerjasama intraprovinsi dengan BUMD untuk memastikan ketersediaan pasokan di Jatim telah terpenuhi dengan harga terjangkau. Jika Beras Jatim Cettar bisa masuk ke pasar induk sampai retail modern, maka kestabilan harga bisa terjamin untuk mengendalikan inflasi,” ujarnya.
Inovasi Jatim tersebut, mendapat apresiasi dari senator peraih suara tertinggi nasional kategori perempuan non petahana, Dr Lia Istifhama. Pemprov Jatim dinilai menunjukkan atensi tinggi terhadap kelancaran produksi pertanian.
“Bukan hanya program korporasi tapi juga pengadaan sumur bor pada wilayah-wilayah yang memiliki kendala defisit air, seperti Lamongan. Sedangkan Lamongan memiliki Produksi Gabah Tertinggi dengan capaian 798,70 ribu ton,” jelasnya melalui seluler Jumat (24/5).
Menurutnya, Jatim memang penguat kedaulatan pangan nasional. Berbekal volume produksi padi tertinggi se-Indonesia beberapa tahun terakhir, bahkan pada 2023 Jatim mencapai 9,71 juta ton GKG atau 17,99% dari total produksi padi nasional, maka Jatim memang identitas lumbung padi yang sekaligus penguat kedaulatan pangan nasional.
Karenanya, anggota DPD RI terpilih itu mengapresiasi cara Pemprov Jatim yang mengajak multi pihak bergandengan tangan. Sangat solutif apa yang disajikan Pemprov Jatim untuk menguatkan eksistensi Jatim sebagai lumbung pangan dan sekaligus menyelesaikan masalah yang muncul di lapangan.
“Dengan korporasi tani, maka Jatim memfokuskan efektivitas kerjasama intraprovinsi dalam ketersediaan pasokan dengan harga terjangkau, yang tentu tetap menjaga kualitas. Memang tepat yang disampaikan pak Pj Gubernur Jatim, bahwa program ini menunjukkan ikhtiar nyata pengendalian inflasi,” papar alktivis perempuan yang akrab disapa Ning Lia itu.
Ning Lia sendiri, yang pernah mengikuti FGD (Forum Group Discussion) bersama para Pejabat Fungsional Analis Kebijakan Ahli Utama Sekdaprov Jatim pada 21 Mei kemarin, juga menyampaikan bahwa forum FGD tersebut merupakan ‘pemoles’ strategi Pemprov untuk terus menjaring solusi yang efektif efisien.
“Jadi banyak cara yang sudah dilakukan Pemprov Jatim, baik dari pengadaan sarana yang menunjang hasil produksi, program kemitraan multi pihak, juga jejaring ide dan maping masalah pertanian yang melibatkan banyak pihak, seperti FGD yang dilakukan bersama akademisi maupun pegiat pertanian,” katanya.
Keponakan gubernur Jatim periode 2019-2204 Khofifah Indar Parawansa tersebut, bahkan menyebut Jatim tidak semata lumbung pangan, tapi juga berpotensi pilot bagi propinsi lain untuk menguatkan sektor agraris di wilayah masing-masing.
“Kalau melihat cara Jatim yang berusaha menguatkan pertanian dan menyelesaikan masalah melalui akarnya, maka sangat memungkinkan Jatim menjadi ‘jujugan’ propinsi lain untuk penguatan sektor agraris. Jatim bukan hanya lumbung pangan, tapi juga pilot. Apalagi sekarang juga mulai jalan elektrifikasi pertanian yang diharapkan menekan biaya pengeluaran, diantaranya dalam proses mengairi sawah,” jelasnya. (bm)
