SURABAYA, PETISI.CO – Keputusan Surya Paloh dan NasDem yang ingin menduetkan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dinilai oleh pengamat politik Iksan Rosidi, gegabah dan perlu didalami. Alasannya, dari pengamatan berbagai lembaga survei, Muhaimin bukan tokoh yang diinginkan warga Jatim sebagai Cawapres.
Iksan yang juga peneliti senior SSC menyebutkan apa yang dilakukan Surya Paloh dan NasDem tidak lepas dari keyakinan bahwa Jatim adalah episentrum politik nasional. Sehingga tokoh-tokoh Jatim dinilai cukup menjanjikan untuk dicalonkan pada pilpres 2024.
Tokoh-tokoh yang berasal dari Jatim itu, pasti menjadi salah satu pertimbangan utama bagi siapapun yang akan melakukan koalisi maupun membuat pasangan Capres-Cawapres.
“Pasti Surya Paloh memiliki perhitungan. Salah satunya adalah bahwa setiap pasangan Capres-Cawapres atau koalisi partai itu selalu menghitung Jatim sebagai episentrum politik nasional,” katanya melalui selulernya, Jumat (1/9/2023).
Meski bertujuan untuk menguasai Jatim yang diyakini Surya Paloh sebagai episentrum politik nasional, namun sosok Muhaimin disebutnya bukanlah tokoh yang tepat yang dikehendaki masyarakat Jatim atau warga Nahdliyin.
“Secara spesifik Cak Imin ini dianggap mewakili atau representasi NU. Mungkin yang diinginkan Surya Paloh seperti itu. Namun pemikiran ini perlu diuji lagi, benarkah Cak Imin ini representasi dari NU,” ungkapnya.
Belakangan, menurutnya, setelah rezim NU berganti, jelas NU menjaga jarak yang sama dengan semua Partai. Dan psikologi grass road massa akar rumput NU juga tidak terlalu menganggap bahwa Cak Imin ini adalah representasi dari NU.
Iksan lantas memaparkan hasil survei yang dilakukan lembaganya terkait minat masyarakat Jatim terhadap Cak Imin. Dimana, angkanya tidak terlalu tinggi dalam berbagai survei. Bahkan di dalam surveinya, Cak Imin tidak lebih dari 3,8% elektabilitasnya di Jatim.
“Itu artinya masyarakat Jatim yang notabene adalah masyarakat NU tidak terlalu menganggap bahwa Cak Imin ini adalah representasi dari NU. Jadi apa yang mungkin dilihat dari Surya Paloh itu tidak terlalu benar kalau menganggap bahwa Cak Imin adalah representasi NU dan representasi Jatim. Nanti kita uji bersama-sama,” paparnya.
Masih dari survei itu, kata Iksan, AHY justru unggul jauh dibanding Muhaimin. Di Jatim, dari hasil survei-nya dulu, AHY adalah Cawapres yang paling diinginkan, yang elektabilitasnya paling tinggi oleh masyarakat Jatim. Angkanya 15,2, sementara Muhaimin 3,8.
Artinya keputusan memilih Cak Imin memasangkan dengan Anies, dengan asumsi Cak Imin itu adalah representasi NU di Jatin, Iksan menyebut ini keputusan yang salah. “Ini berdasarkan survei terakhir kami, per Juli kemarin di Jatim,” tandasnya.
Jika Surya Paloh memilih Cak Imin sebagai wapres itu berdasarkan pemikiran bahwa Cak Imin sebagai representasi Jatim, dinilai terlalu gegabah dan beresiko. “Jadi dari logika itu dapat kita tarik bahwa Cak Imin bukan Cawapres yang diinginkan mayoritas nahdiyin di Jatim,” tegasnya.
Demokrat kemana arahnya? Iksan menyarankan Demokrat menyusun langkah strategis yang baru, mitra koalisi yang baru, berpikir bagaimana mencari mitra kerjasama politik untuk Demokrat dan AHY ke depannya.
“Saya kira keputusan ini nanti akan merubah konstelasi politik secara keseluruhan baik koalisi partai maupun koalisi capres-cawapres,” ujarnya.
Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, lanjutnya, juga berubah. Bisa jadi, AHY Sandi Uno atau sebaliknya, yang juga selama ini kita kenal santer sebagai salah satu yang pantas maju sebagai salah satu Calon Presiden maupun Wapres.
“Atau Ganjar AHY, sama-sama muda, sama-sama populer, mewakili kombinasi sipil dan militer, walaupun AHY sudah tidak aktif lagi di militer,” pungkasnya.
Sementara itu, meski kemarahan muncul dari kader Demokrat se Indonesia, Ketua DPD Partai Demokrat Jatim Emil Dardak meminta kader Denokrat di Jatim tetap fokus pada arahan DPP agar mengedepankan kerja-kerka politik jelang pilleg 2024 untuk menyapa konstituen dan bekerja merebut hati rakyat.
“Kita tegak lurus dengan instruksi dan keputusan partai. Apa yang disampaikan oleh Sekjen DPP melalui rilisnya sangat jelas dan wajib dijalankan. Tugas kami adalah menjalankan kewajiban terkait caleg jelang 2024 bekerja dengan maksimal, menyapa rakyat dengan penuh ketulusan,” ungkapnya.
Terkait banyak baliho bergambar Anies AHY yang diturunkan oleh kader Demokrat di berbagai daerah, Emil yang ditemui usai nonton bareng Talk show SBY di CNN, di Kantor DPD Partai Demokrat Jatim, Kamis malam (31/8/2023), mengaku tidak ada instruksi khusus dari DPP untuk sikap itu.
Gambar itu, dinilai bukan inti dari permasalahan yang terjadi saat ini. Sekali lagi pernyataan pers Sekjen cukup jelas, dan DPC-DPC tegak lurus dengan perintah DPP.
“Jatim tidak akan memiliki posisi yang berbeda dengan DPP karena kami sudah percaya DPP memiliki kapasitas dan kepercayaan kami. Untuk melakukan pembahasan politik nasional,” jelasnya. (bm)
