Tanggapi Jawaban Bupati Atas Pandangan Umum Fraksi Terkait Perubahan APBD 2021
MADIUN, PETISI.CO – Bupati Madiun Ahmad Dawami Ragil Saputro menyampaikan jawaban terhadap pandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD atas Raperda Perubahan APBD 2021, Senin (13/9).
Menurut Bupati, Pendapatan Daerah mengalami kenaikan sejumlah Rp 20 miliar. Di sisi lain, Belanja Daerah juga naik hingga 184 miliar, kenaikan dipicu adanya kenaikan belanja operasi yang terdiri dari belanja barang dan jasa, belanja tidak terduga pun sebagian besar digunakan untuk penangan Covid-19. Selain itu, kenaikan Belanja Daerah juga berasal dari belanja transfer yang bertambah sebesar Rp 22 miliar.
Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Fery Sudarsono menilai jawaban dari pandangan umum fraksi memang terfokus dengan adanya penambahan APBD. Disebutkan realisasi BTT telah mencapai 93,36 persen. Sehingga dalam kurun waktu empat bulan penganggaran APBD tahun 2021 diperlukan penambahan anggaran BTT untuk ketersediaan pendanaan penangan Covid-19.
“Adanya penambahan APBD yang betul-betul kecil ini, kita fokuskan kesehatan karena masih pandemi, untuk penanganan Covid-19,” tutur politisi PDIP tersebut.
Yang menyita perhatian dewan, dalam masa pandemi ini akan dilaksanakan Pilkades di 143 Desa pada Oktober tahun ini. Bahkan, sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp 10 miliar.
Adapun setiap desa akan menerima bantuan keuangan antara Rp 55 juta hingga Rp 80 juta disesuaikan dengan jumlah dusun masing-masing Desa.
“Tahapannya sudah ada, terkendala surat edaran Mendagri yang tidak memperbolehkan melaksanakan pilkades sampai 9 Oktober, itu nanti di cabut atau ada penambahan kembali, kita belum bisa menjawab,” ujarnya.
Pihaknya berharap, Pilkades bisa dilaksanakan tahun ini hal itu menyusul sudah dianggarkannya pada APBD 2021. Jika Pilkades batal dilakukan tahun ini, maka anggaran otomatis akan masuk SILPA. Sehingga tahun 2022 akan dilakukan penganggaran kembali.
“Kalau Pilkades tidak bisa dilaksanakan tahun ini, SILPA kita bisa tinggi lagi dan tahun 2022 juga menganggarkan lagi. Karena SILPA baru bisa dipakai kalau sudah PAK, kalau tidak bisa dilaksanakan pada tahun ini kita merasa keberatan pada anggaran kita,” kelakar Fery. (adv/iya)
