Surabaya, petisi.co – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Surabaya menyampaikan sejumlah catatan penting terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya Tahun 2026. Catatan ini disampaikan oleh Juru Bicara Fraksi PKS, Johari Mustawan, dalam rapat paripurna DPRD Surabaya, Kamis (6/11/2025).
Dalam penyampaiannya, Fraksi PKS menyoroti beberapa poin krusial yang perlu mendapat perhatian lebih dari Pemerintah Kota Surabaya. Salah satunya adalah terkait anggaran Refuse Derived Fuel (RDF).
“Kami meminta agar pelaksanaan anggaran RDF ini dicermati dengan seksama, supaya tidak memberikan ekses negatif kepada warga sekitar,” ujar Johari Mustawan.
Terkait pengelolaan sampah secara keseluruhan, Fraksi PKS menekankan perlunya pendekatan yang komprehensif dari hulu hingga hilir. Mereka juga menyinggung kelanjutan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Benowo, yang dinilai masih menyedot dana APBD, sementara kota-kota lain mulai melaksanakan program Waste to Energy dengan dukungan Danantara.
“Perlu dikaji kembali kelanjutan PLTSa setelah berakhirnya MoU pada 2032, serta penyesuaian dengan perkembangan teknologi terbaru agar Surabaya tidak tertinggal,” tegas Johari, yang akrab disapa Bang Jo.
Di sisi lain, Fraksi PKS memberikan apresiasi atas kenaikan anggaran perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) yang diharapkan dapat membantu 2.420 unit rumah pada tahun 2026. Namun, mereka juga menekankan pentingnya pembangunan Rusunami yang disertai dengan pembangunan Rusunawa, mengingat masih banyak warga kota yang hanya mampu menyewa rusun.
Dalam bidang infrastruktur, Fraksi PKS berharap agar prioritas diberikan pada pengendalian banjir dan perbaikan sistem transportasi. Mereka menyoroti anggaran 1,1 Triliun Rupiah untuk mengatasi genangan dan meminta agar anggaran tersebut digunakan secara cermat dengan perencanaan yang matang.
“Semuanya insya Allah dapat diatasi jika anggaran digunakan dengan cermat dengan perencanaan yang matang, termasuk jadwal pengerjaannya. Sehingga saat musim penghujan datang, kita sudah siap,” kata Bang Jo.
Fraksi PKS juga memberikan apresiasi atas kenaikan anggaran di 31 kecamatan yang dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan warga, termasuk para pemuda. Mereka meminta agar pelaksanaan anggaran bagi kegiatan pemuda di tingkat RW senilai 47 Miliar Rupiah mendapatkan pengawalan dan pendampingan yang ketat agar tepat sasaran.
Terkait anggaran pendidikan, Fraksi PKS menyoroti bahwa hanya 17,16% yang langsung dikelola oleh Dinas Pendidikan, sementara sisanya tersebar di dinas lain dan kecamatan. Mereka meminta pemerintah kota untuk memastikan serapan anggaran Dinas Pendidikan optimal dan pengawasan yang ketat terhadap distribusi APBD di luar Dinas Pendidikan.
Fraksi PKS juga mengapresiasi penambahan jumlah penerima Beasiswa Pemuda Tangguh untuk Kuliah, yang diharapkan dapat mewujudkan program 1 KK Keluarga Miskin 1 Sarjana.
Dalam sektor kesehatan, Fraksi PKS menyoroti anggaran yang hanya 11,89% dan meminta agar layanan kesehatan dapat mengcover 100% warga Surabaya dengan tingkat kepuasan yang tinggi.
“Diperlukan PERDA atau PERWALI yang memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan di RSUD dan Puskesmas,” tegas Bang Jo.
Terakhir, Fraksi PKS menyoroti pentingnya APBD dalam pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Mereka berharap anggaran yang ada dapat mengentaskan seluruh keluarga miskin di Kota Surabaya dan menyelesaikan masalah angka pengangguran terbuka.
Meskipun memberikan sejumlah catatan kritis, Fraksi PKS menyatakan dapat menerima Rancangan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang APBD Tahun 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. (joe)
