Bentuk Perlindungan Pada Para Petani
LAMONGAN, PETISI.CO – Isu yang berkembang adanya kebijakan pemerintah yang akan membuka pintu import beras, membuat wakil rakyat yang ada di Kab. Lamongan berang, khususnya anggota fraksi Partai Gerindra.
Menurut Anshori anggota Fraksi Gerindra, dirinya melihat kalau kebutuhan pangan secara nasional, apabila mengacu pada kebutuhan di tahun 2020, maka kebutuhan di tahun 2021 sekitar 31 sampai 32 juta ton sedangkan produksi dalam negeri di tahun 2021 itu diperkirakan 30 juta ton
Sedangkan sisa stok di tahun 2020 masih sekitar 6 juta ton, seharusnya pemerintah tidak memerlukan import, karena kan masih ada kelebihan ketersedian beras sekitar 4-5 juta ton.
“Dengan adanya kebijakan import ini, tentu kami menolak keras karena berpengaruh merusak harga gabah di tingkatan para petani, ujar pria yang juga Sekretaris Komisi B DPRD Lamongan, Rabu (10/3/21).
Lebih lanjut Gus Anshori sapaan akrabnya menerangkan, kita ketahui sendiri, Kab. Lamongan ini mampu memproduksi padi tertinggi di tingkatan provinsi Jawa Timur dan nomor 3 secara nasional.
Lha di lain pihak hari ini kita sangat prihatin, harga gabah di Kab. Lamongan di kisaran harga 3500 sampai 3800 rupiah per kilo gram yang tentu sangat merugikan petani.
Apalagi petani kemarin, juga terdampak dari adanya kenaikan pupuk, makanya kami sangat menyayangkan ketika ada kebijakan import ini, karena kebijakan tersebut jelas berdampak pada masyarakat Lamongan.
Saya khawatir ke depan para petani beralih ke pekerjaan lain karena pertanian dianggap tidak menguntungkan dan pemerintah dianggap tidak pro petani, yang tentu akan membawa dampak pada upaya kemandirian pangan dan swasembada pangan.
Untuk itu kita memberikan solusi bagi pemerintah, yakni harus lebih bijak dengan mendorong Bulog segera menyerap seluruh hasil gabah atau padi dari para petani yang sekarang sedang panen, dan diperkirakan sampai akhir maret adalah puncak puncaknya panen bagi para petani.
Politisi asal Desa Keben, Kec. Turi itu juga membeberkan, kita boleh saja import, namun harus ada faktor pendukungnya, seperti krisis pangan yang diakibatkan gagal panen secara nasional, mungkin itu kita bisa memaklumi.
Sedangkan kondisi saat ini kan tidak seperti yang saya sampaikan tadi, yakni gagal panen secara nasional yang mendesak untuk import, maka demikian kami meminta pada pemerintah untuk mempertimbangkan lagi kebijakan import tersebut.
Karena para petani kita adalah ujung tombak ketahanan pangan kita secara nasional yang harus dilindungi dengan kebijakan kebijakan yang melindungi mereka. (ak)
