SURABAYA, PETISI.CO – Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menekankan pentingnya mitigasi dan pemetaan status kebencanaan di tiap-tiap wilayahnya secara tepat. Ini penting untuk penanganan bencana, termasuk untuk menyalurkan bantuan salah satunya pengeluaran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) pada saat ditetapkan status tanggap darurat.
Hal itu disampaikan Khofifah pada Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Penanggulangan Bencana di Wilayah Jawa Timur serta Antisipasi Bencana Hidrometeorologi Tahun 2023-2024 dipimpin langsung Kepala BNPB RI Letnan Jenderal TNI Suharyanto di Gedung BPSDM Jatim, Senin (9/10/2023).
Pada rakor yang dihadiri Bupati, Pj Bupati, Wali Kota, Pj Wali Kota ini, Khofifah menyampaikan, CBP dapat dikeluarkan ke kabupaten/kota jika memang sudah menetapkan Status Tanggap Darurat.
Pihaknya mempersilakan jika ada kepala daerah yang telah memenuhi kualifikasi penetapan tanggap darurat untuk mengeluarkan SK Bupati/Walikota menetapkan status tersebut karena terdampak kekeringan. “Kekeringan dampak elnino tahun ini mendapat atensi khusus dari pemerintah,” ucapnya.
Selain menyoroti kekeringan yang terjadi sekarang ini, Khofifah mengingatkan ancaman bencana hidrometeorologi yang kerap terjadi di awal tahun. Ia mengajak seluruh kepala daerah bersama OPD terkait untuk melakukan normalisasi atau pengerukan sungai dan pengecekan pompa dan pintu air.
“Ini persoalan relatif sederhana. Tetapi harus cek detail. Ketika pompa air tidak berfungsi dengan baik seperti tersumbat sampah atau barongan (sampah bambu) ini bisa diantisipasi lebih dini,” ujarnya.
Dalam kesempatan ini, Gubernur Khofifah secara khusus menyampaikan terima kasihnya atas support, penguatan dan pendampingan dari BNPB RI dalam penanganan bencana maupun pascabencana di Jatim khususnya saat karhutla seperti saat ini.
“Seperti misalnya pada bencana kebakaran hutan, BNPB RI memberikan support heli untuk water bombing kepada Jatim. Terima kasih, atas bantuannya Kepala BNPB RI. Dalam semua kerja keras tersebut, kita tetap harus mengiringi dengan doa. Agar berseiringi seluruh ikhtiar yang telah kita lakukan,” jelasnya.
Kepala BNPB RI Letnan Jenderal TNI Suharyanto menyampaikan, kekeringan di Indonesia akan terjadi hingga awal tahun, kisaran Januari – Februari 2024. Namun ada beberapa daerah yang bakal diguyur hujan pada November 2023.
“Namun diprediksikan akhir November 2023 sudah turun hujan. Tapi ini yang harus kita khawatirkan juga jika curah hujan tinggi di awal tahun depan, ini bisa berpotensi untuk terjadinya banjir,” katanya.
Secara khusus, Suharyanto mengulas kejadian karhutla di Jatim. Menurutnya, tingkat kerawanan karhutla Jatim cukup tinggi. Utamanya pada musim kemarau kering ini yang memicu terjadinya karhutla.
“Bahkan beberapa gunung seperti Arjuno, Bromo dan baru-baru ini Lawu juga terbakar. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) juga terbakar. Kejadian ini telah kami bantu dengan helikopter yang mampu melakukan water bombing,” paparnya.
Saat ini, lanjutnya, di Jatim ada lima wilayah yang memiliki kuantitas terjadinya bencana lebih dari 50 kejadian. Lima wilayah tersebut adalah Situbondo, Jember, Pasuruan, Sidoarjo dan Malang.
“Harapannya kejadian bencana yang telah terjadi di tahun-tahun sebelumnya tidak terulang lagi. Misalnya seperti karhutla di Bromo kemarin, itu sangat merugikan karena pemadamannya sampai satu minggu,” tuturnya
Ia juga menyampaikan bahwa dalam upaya mitigasi bencana di berbagai wilayah untuk bisa dimasifkan. Misalnya di Pantai Teleng Ria Pacitan yang mulai ditanami Cemara Udang. Ini adalah mitigasi yang bisa dilakukan.
“Saat pelaksanaan tanggap darurat harus sesuai UU Nomor 24 Tahun 2007. Keberadaan Kalaksa BPBD sangat penting dan memiliki fungsi komando. Harapannya penanganan bencana di masing-masing wilayah bisa lebih baik lagi,” ujarnya.
Menurutnya, dalam menentukan fase siaga atau tanggap darurat Kepala Daerah tidak boleh ragu-ragu. Karena penanganan bencana sejatinya tidak bisa sendirian. Melihat evaluasi pada penanganan bencana sebelumnya, kerja sama bisa mempercepat penanganan bencana.
“Supaya akuntabilitas dan regulasinya masuk Kepala Daerah jangan sampai ragu untuk menentukan fase siaga atau darurat bagi wilayahnya,” ucapnya.
Saat ini di Jatim dalam catatan BNPB, ada 21 Kab/Kota yang menetapkan status. Untuk siaga darurat terdapat sebanyak 12 Kab/Kota dan untuk status tanggap darurat terdapat 9 kabupaten/kota. BNPB juga menyalurkan bantuan Dana Siap Pakai dan peralatan untuk 21 kab/kota tersebut.
Pada prosesnya, Suharyanto menyampaikan permohonan hibah Rekonstruksi dan Rehabilitasi Pasca bencana di Jatim masih minim pengajuannya. Baru ada 5 yang pengajuan. Provinsi Jatim, Pasuruan, Madiun, Mojokerto dan Sampang.
“Harapannya pengajuan hibah RR di tahun 2024 bisa meningkat. Tapi mohon segera yang masih membutuhkan bentuklah tim yang solid, dan segera mungkin membuat proposal dan kawal berkas tersebut,” tuturnya.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala BNPB juga menyerahkan dana siap pakai untuk penanganan dan mitigasi bencana di Pemprov Jatim sebesar Rp 1 miliar.
Selain itu, di Jatim terdapat 13 kab/kota yang telah mengajukan status siaga darurat dan 8 kab/kota berstatus tanggap darurat. BNPB memberi dukungan terhadap kab/kota yang berstatus siaga darurat dan tanggap darurat tersebut dengan bantuan dana siap pakai maupun peralatan siap pakai.
Rinciannya untuk yang berstatus siaga darurat yakni kabupaten Sumenep mendapat dana siap pakai sebesar Rp 250 juta. Sedangkan kabupaten bojonegoro, Sampang, dan tuban mendapat peralatan siap pakai berupa 2 set torn air, 5 pompa alkon dan selangnya, 2 unit pompa jinjing, dan 2 unit tenda 4×4.
Kemudian kab Lamongan, Bangkalan, Gresik, Bondowoso, Pamekasan, Banyuwangi, Tulungagung, Ponorogo, dan kab Blitar mendapat dana siap pakai dan peralatan siap pakai dengan besaran dan jumlah yang sama seperti di atas.
Lalu untuk kab/kota berstatus tanggap bencana yakni kab Magetan, Ngawi, Nganjuk, Pacitan, kab Pasuruan, Jember, dan Trenggalek mendapat dana siap pakai masing-masing Rp 250 juta dan peralatan siap pakai berupa berupa 4 set torn air, 10 pompa alkon dan selangnya, 3 unit pompa jinjing, dan 4 unit tenda 4×4.
Sedangkan kab Malang dan Lumajang hanya mendapat peralatan siap pakai dengan jumlah yang sama seperti di atas. (bm)
