Surabaya, petisi.co – Kondisi keuangan atau tekanan fiskal yang dihadapi Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya saat ini menjadi perhatian serius mantan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini (Risma). Ia mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam mengelola anggaran, termasuk soal penggunaan utang, agar tidak mengganggu keberlanjutan pembangunan dan pelayanan kota di masa depan.
Pernyataan tersebut disampaikan Risma saat peringatan Hari Buruh Internasional di Kantor DPC PDI Perjuangan Surabaya, Jumat (1/5/2026).
Menurut Risma, ruang fiskal Pemkot saat ini semakin sempit. Hal ini disebabkan oleh pemotongan anggaran dari pemerintah pusat, sementara di sisi lain beban belanja untuk layanan dasar masyarakat terus meningkat tajam.
“Pemerintah kota itu kesulitan dana operasional. Kalau tidak bertahan, kita tidak bisa merawat kota ini. Sementara kebutuhan terus berjalan, mulai dari kebersihan, jalan, penerangan, sampai pendidikan dan kesehatan gratis,” ujar Risma.
Di tengah keterbatasan tersebut, langkah mencari sumber pendapatan alternatif dinilai sebagai keniscayaan. Namun, Risma menekankan agar kebijakan yang diambil tetap terukur dan tidak membebani masyarakat.
Saat ini, Pemkot mulai mengandalkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor non-pajak, seperti pemasangan reklame di ruang publik. Kebijakan ini dinilai sebagai jalan tengah, mengingat kenaikan pajak dinilai tidak tepat sasaran karena kondisi ekonomi masyarakat yang juga sedang berat.
“Kita tidak mungkin menaikkan pajak karena masyarakat sudah berat. Jadi caranya bagaimana dapat pendapatan tanpa membebani warga,” tegas Ketua Bidang Penanggulangan Bencana DPP PDI Perjuangan ini.
Risma juga menyoroti rencana pembiayaan pembangunan melalui pinjaman, termasuk rencana mengajak PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Ia mengingatkan bahwa utang daerah memiliki risiko dan sebaiknya hanya digunakan untuk program yang benar-benar produktif.
“Pinjaman itu harus untuk kegiatan yang bisa menghasilkan, supaya bisa bayar utang dan bunganya. Kalau untuk pendidikan dan kesehatan, itu tidak ada keuntungan secara finansial, jadi harus dipikirkan matang-matang,” jelasnya.
Situasi ini muncul lantaran pendapatan daerah mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pemkot Surabaya mengakui anggaran turun lebih dari Rp1 triliun, dipicu berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT).
Pada tahun 2026 ini, Surabaya hanya menerima DBH CHT sebesar Rp29,327 miliar. Angka ini turun drastis sekitar 48,3 persen dibanding tahun 2025 yang mencapai Rp56,724 miliar, sesuai PMK Nomor 12 Tahun 2026.
Kondisi ini memaksa Pemkot Surabaya di bawah kepemimpinan Wali Kota Eri Cahyadi menghadapi pilihan sulit. Ada tarik-menarik antara mempertahankan program sosial atau mengejar target pembangunan fisik.
“Kita sekarang tinggal punya pilihan, tetap menjalankan program Rutilahu, pendidikan gratis, kesehatan gratis, atau mengutamakan overlay jalan dan lainnya,” ungkap Eri.
Sementara itu, DPRD Surabaya mengungkap rencana pemkot mengajukan pinjaman baru sekitar Rp885 miliar ke PT SMI. Angka ini di luar pinjaman lama yang masih berjalan sekitar Rp452 miliar di Bank Jatim. DPRD menegaskan akan memperketat pengawasan agar langkah pembiayaan tersebut tidak justru menjadi beban berat bagi keuangan daerah di masa depan. (joe)
