SURABAYA, PETISI.CO – DPD Gerindra Jawa Timur memberikan tanggapan terhadap agenda safari politik Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menjelang Pilwali Surabaya 2024 pada November mendatang. Dalam hal ini, Eri berencana untuk melakukan silaturahmi dengan partai politik dan juga akan mengunjungi DPC Gerindra Surabaya.
Namun, Hadi Dediyansyah, yang dikenal sebagai Cak Dedi, menegaskan bahwa tidak ingin berspekulasi mengenai kemungkinan adanya koalisi besar dalam Pilkada November 2024.
“Itu memang langkah dan bagian dari strategi politik yang wajar. Nantinya kan partai akan melakukan evaluasi terhadap kinerja incumbent sebelum memberikan dukungan,” ungkap Cak Dedi.
Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Timur ini menilai bahwa kepuasan masyarakat terhadap kepemimpinan Eri Cahyadi saat ini masih rendah. Terutama, dalam hal program pendidikan dan kesejahteraan yang dinilai belum mencapai target yang diharapkan.
Cak Dedi menegaskan bahwa Gerindra hanya akan mendukung kader terbaik partai untuk maju dalam Pilwali, namun belum ada keputusan resmi terkait hal tersebut.
“Juga ada beberapa permasalahan seperti perizinan tempat tinggal yang belum terselesaikan,” ujarnya.
Ia menyebut, mekanisme di Gerindra cukup sederhana, dimana Dewan Pimpinan Pusat (DPP) yang memiliki wewenang untuk melegalkan dan merekomendasikan kandidat dalam Pilkada. Sedangkan lobi politik di tingkat kabupaten, kota, atau provinsi hanya bersifat koordinasi.
“Beberapa partai, seperti PSI dan PKB, sudah diajak untuk berkomunikasi menyambut Pilwali Kota Surabaya pada November mendatang, meskipun masih dalam tahap awal perjajakan,” kata Cak Dedi.
Sementara itu, Suko Widodo selaku pakar komunikasi politik dari UNAIR, menyoroti pentingnya popularitas dalam Pilkada Surabaya. Dia menjabarkan, karakter masyarakat kota tidak lagi berdasarkan pada ideologi partai, tetapi lebih pada personalitas dan popularitas calon.
“Di sampinf popularitas, faktor-faktor seperti relasi sosial dan keahlian dalam bidang tertentu juga menjadi pertimbangan penting,” paparnya.
Dirinya juga menegaskan bahwa pasangan calon wali kota dan wawali harus memiliki kesesuaian dan kemampuan. Pasalnya, pentingnya satu visi demi mendulang suara.
“Kandidat independen memiliki peluang yang lebih sulit di Surabaya. Sebab, mereka harus bersaing dengan jaringan partai politik yang kuat,” urainya.
Kendati demikian, Suko menyatakan bahwa secara historis Surabaya memiliki dua partai yang kuat, yaitu PDIP dan PKB. Hal ini membuat garis politik di kota ini cenderung terbagi antara dua warna, merah dan hijau.
“Pilwali Surabaya 2024 melibatkan strategi yang kompleks, dari penjajakan politik antarpartai hingga memperhitungkan popularitas, relasi sosial, dan keahlian kandidat,” pungkas Suko. (dvd)
