MALANG, PETISI.CO – Pedagang Pasar Lawang Kabupaten Malang sempat dibuat meradang. Hal ini imbas dari statemen Wahyu Hidayat selaku Plt Sekda (Pelaksana tugas Sekertaris Daerah) Kabupaten Malang beberapa hari lalu di salah satu media online di Malang.
H. Gatot selaku wakil ketua paguyuban pedagang Pasar Lawang ditemui media petisi.co, mengaku sangat resah dengan pernyataan yang sempat mengemuka di media secara online itu.
“Pedagang Pasar ini tidak ingin kalau tempat mereka mengais rezeki harus ditutup. Makanya saya sebagai ketua paguyuban pasar blok utara sudah sepakat untuk menolak penutupan pasar ini mas,” beber Abah Gatot berapi-api.
Abah Gatot mengimbuhkan, mewakili aspirasi para pedagang juga sebagai wakil koordinator pedagang pasar Lawang sangat menyayangkan. Karena statemen dari berita akan ditutupnya pasar Lawang selama 14 hari meresahkan para pedagang.
“Padahal hasil rapat yang kami ikuti bersama muspika Lawang, hasilnya pedagang tetap berjualan dengan mengikuti standar protokol kesehatan,” urai Abah Gatot kepada awak media, Kamis (11/06/2020)
Sementara itu, Kepala Pasar Lawang, Sigit terkait polemik para pedagang pasar akibat statemen pejabat pemkab yang diberitakan media beberapa hari lalu yang mengatakan ada 26 pedagang yang menjalani rapid test terindikasi orang dalam pengawasan (ODP) dibantahnya.
“Saya sebagai pengelola pasar di sini, terkait pemberitaan di media itu setelah saya klarifikasi ke sejumlah pihak hal tersebut tidak sebanyak itu,” kata Sigit.
Sigit menambahkan, secara tidak langsung ini memang sangat mempengaruhi dampak sosialnya terhadap pedagang maupun pengunjung yang ada di pasar lawang.
“Kami bekerjasama dengan beberapa pihak maupun perwakilan pedagang melakukan koordinasi, karena merasa cemas. Pada intinya kami mengembalikan kepercayaan kepada para pedagang dan pengunjung sambil mengevaluasi wacana terkait penutupan,” tambah Sigit.
Lanjut Sigit, sebagai pelaksana selalu operasi di lapangan agar supaya pedagang dan pengunjung selalu mengikuti protap yang sesuai dengan new normal life yang diterapkan di Pemkab Malang. (clis)
