LAMONGAN, PETISI.CO – Menanggapi rencana Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi yang akan mengimpor beras, Darwoto, politisi PDI Perjuangan Lamongan pun angkat bicara dengan isu yang selama ini menjadikan para petani risau akan masa depannya.
Pria yang menjabat Wakil Ketua DPC PDIP Perjuangan Lamongan dan juga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lamongan ini, secara kepartaian dan pribadi menolak dengan keras masuknya impor beras.
Alasan itu bukan tanpa alasan, menurutnya impor beras itu akan mematikan pasar beras yang ada di Kabupaten Lamongan. “Sehingga dikhawatirkan membuat para petani rugi,” ungkap Darwoto, Senin (29/3/21).
Tidak hanya itu, Darwoto juga menyampaikan dengan adanya impor beras juga bisa memunculkan persaingan yang tidak sehat. “Justru mematikan petani kita yang selama ini menurut kami adalah pejuang ketahanan pangan Indonesia,” imbuhnya.
Masih kata Darwoto politisi asal Kec. Brondong Lamongan itu, jika wacana impor tersebut terlaksana, dapat dipastikan langkah itu kontradiktif terhadap program swasembada beras yang masih digalakkan oleh pemerintah pusat.
Terlebih Kabupaten Lamongan ini juga salah satu sebagai penyangga pangan di Jawa Timur dan juga secara nasional.
“Untuk kita ketahui, mengenai produksi gabah atau beras di Lamongan sendiri juga menunjukkan tren positif, data yang kami peroleh produksi gabah tahun 2020 ini sebesar 1.127.965 ton, dan ini terbesar di Jawa Timur dan 5 besar secara nasional,” beber Darwoto.
Sedangkan masuk tahun 2021 ini, pada bulan Januari ada produksi gabah 9.293 Ton, Februari 159.000 ton, dan maret diperkirakan 283.148 ton sebagai puncak panen
Tidak berhenti di situ, Darwoto juga mengestimasikan masuk bulan April juga diperkirakan 68.063 ton ada produksi beras di Kab. Lamongan.
“Maka tugas kita sekarang adalah bagaimana membantu petani untuk lebih meningkatkan hasilnya lagi baik secara kuantitas dan kualitas,” jelas Darwoto.
Lebih lanjut Darwoto juga menuturkan ada kabar gembira, syukur alhamdulillah Presiden Jokowi juga menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengimpor beras sampai pertengahan tahun 2021.
Namun di sisi lain, Presiden Jokowi juga mengakui bahwa pemerintah memang menjalani MoU dengan Thailand dan Vietnam terkait pengadaan beras. “Akan tetapi kerjasama itu dibuat hanya untuk berjaga-jaga dengan situasi pandemi Covid-19 yang penuh tidak kepastian,” tutupnya. (ak)
