BONDOWOSO, PETISI.CO — Inspektorat Kabupaten Bondowoso diharapkan betul-betul teliti dan selektif dalam mengeluarkan rekomendasi bebas temuan bagi Kepala Desa (Kades) Incumben atau petahana yang akan maju di Pilkades serentak.
Pilkades serentak di bumi Ki Ronggo dijadwalkan pada 15 November 2021. Ada 171 desa yang akan menggelar kontestan lima tahunan ini dari total 209 desa di Kabupaten Bondowoso.
Salah satu aktivis pemerhati pembangunan di Bondowoso, inisial Ek, mengingatkan Inspektorat berhati-hati mengeluarkan rekomendasi, karena pendaftaran calon Kades di masing-masing kantor sekretariat sudah ditutup.
“Teliti dan hati-hati terutama kepada Kades yang bakal maju kembali atau peserta incumbent,” sebutnya, Jumat (3/9/2021).
Peringatan Ek, beralasan karena ada beberapa Kades saat ini terjerat kasus hukum. Bahkan ada satu kades Incumben di laporkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Bondowoso terkait kasus dugaan korupsi Dana Desa (DD), yakni Kades Bendelan, Kecamatan Binakal.
Padahal, selama menjabat Kades, program Dana Desanya pernah diaudit oleh Irban II Inspektorat Bondowoso, tapi faktanya masih ditemukan penyimpangan.
“Dana sharing Pansimas dari Dana Desa tahap I tahhn anggaran 2020, Shalawatan, BUMDes, seharusnya diperiksa Irban II. Tapi sampai sekarang masih bermasalah. Bagaimana pemeriksaannya pada waktu itu,” katanya.
Pada tahun 2021 ada peralihan wilayah ke Irban I. Sehingga pemeriksaan dilanjutkan.
“Berakhirnya masa pendaftaran Incumben akan diterbitkan surat bebas tanggungan dengan pemeriksaan Irban I Inspektorat tanggal 1 September 2021, kemarin, jangan sampai bertolak belakang dengan surat bebas tanggungan yang dikeluarkan oleh Asisten I atau Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Setda Bondowoso,” ungkapnya.
Terkait hal tersebut, Pj Kepala Inspektorat Bondowoso, Ahmad, enggan ditemui untuk dikonfirmasi. (tif)
