SURABAYA, PETISI.CO – Dinas Pendidikan (Dindik) Jawa Timur (Jatim) merencanakan dalam tiga tahun ke depan seluruh Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Jatim berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Sasarannya, ingin menjadikan Jatim sebagai sentra pendidikan vokasi dan kewirausahaan Indonesia.
“Jika Jatim sudah memiliki 82 SMK berstatus BLUD, maka kami ingin Jatim menjadi sentra pendidikan vokasi dan kewirausahaan Indonesia,” kata Kepala Dinas Pendidikan Jatim, Wahid Wahyudi kepada wartawan di Surabaya, Selasa (16/11/2021).
Keinginan itu, menurutnya, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jatim. Dimana, jumlah SMK lebih banyak dibanding SMA. Yakni, 70 persen SMK dan 30 persen SMA.
“Karena apa, lulusan SMA yang ingin melanjutkan Perguruan Tinggi (PT) sekitar 33 persen. Sisanya 67 persen tidak melanjutkan ke PT,” tandasnya.
Karena itu, Wahid mengimbau seharusnya mereka menempuh pendidikan di SMK, sehingga punya ketrampilan tertentu. Sekarang terbukti, mereka yang memiliki ketrampilan tertentu bisa mendapatkan penghasilan.
Dia memberi contoh beberapa siswa SMKN yang memiliki kompetensi keahlian tertentu. Dari hasil karyanya, mereka mampu mendapatkan penghasilan puluhan hingga ratusan juta rupiah.
Siswa-siswa itu, antara lain, M Ilham, siswa SMKN I Brondong Lamongan jurusan multimedia, Khairunnisa dari SMKN I Panji Situbondo dan satu siswa lain dari SMA dobel track di Bangkalan.
“Harapan kami siswa yang lulus SMA, SMK dan bahkan SLB bisa menghidupi sendiri. Bahkan, mampu membiayai kuliah. Saya mengimbau agar para siswa di sisa waktunya, bisa berproduksi sendiri, baik produksi maupun jasa sesuai dengan kompetensi keahlian yang dimiliki,” jelasnya.
Untuk mewujudkan Jatim sebagai sentra pendidikan vokasi dan kewirausahaan Indonesia, Wahid menyebut akan memperbanyak jumlah SMK berstatus BLUD. Targetnya, di akhir 2021 Jatim sudah memiliki 82 SMK berstatus BLUD.
Target tersebut, bukan tanpa alasan. Sebab, saat ini, Jatim sudah memiliki 20 SMK dengan status BLUD. Sementara jumlah SMK yang ingin mengajukan SMK BLUD semakin banyak.
“Ada 62 SMK yang mengajukan status BLUD. Untuk itu, kami menggelar Rapat Koordinasi bersama kepala sekolah SMK yang berstatus BLUD dan kepala sekolah SMK yang belum berstatus BLUD, Senin,” jelasnya.
Jika Jatim memiliki 82 SMK berstatus BLUD, maka Dinas Pendidikan Jatim mampu melampaui target 77 SMK status SLUD yang diinginkan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.
“Kemarin Gubernur Khofifah menargetkan 77 SMK BLUD. Dengan tambahan itu, jika memenuhi syarat semua, maka Jatim punya 82 SMK BLUD. Itu artinya telah melampaui target dari gubernur,” paparnya.
Kenapa perlu SMK BLUD?. Pertama, kata Wahid, karena Jatim memiliki sarana dan prasarana di SMK-SMK. Diantaranya, punya peralatan lengkap, punya SMK-SMK tertentu yang memiliki hotel, sumber daya guru-guru yang produktif dan punya siswa yang memiliki ketrampilan tertentu.
Sumber-sumber daya ini bisa dimanfaatkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Misalnya di SMK Negeri 6 Surabaya. SMKN 6 memiliki hotel, ruang pertemuan, memiliki jurusan tata boga dan tata rias, sehingga bisa diberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan.
“Kalau statusnya bukan BLUD, maka hasilnya tidak bisa dimanfaatkan oleh sekolah. Harus diserahkan kepada kas daerah. Tetapi kalau statusnya sudah BLUD, hasil dari pemanfaatan hotel yang dimiliki sekolah itu bisa digunakan untuk pengembangan sekolah,” ujarnya.
Kedua, lanjutnya, SMK-SMK yang sudah berstatus BLUD akan mendapatkan subsidi dari APBD Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim. Misalnya, bayar listrik, air dan telephon. Keuntungan lainnya dari SMK BLUD, yaitu kompetensi keahlian siswa akan bisa lebih dibanggakan.
Kenapa?. Wahid menyebut karena siswa itu sudah menghadapi dunia riil saat menjadi siswa. Dia sudah memproduksi sesuai dengan standart kualitas dan sudah memahami bagaimana cara memasarkan.
“Ketiga, bila SMK itu sudah berstatus BLUD, maka sudah mempunyai payung hukum mengelola potensi-potensi yang dimiliki sekolah,” kata mantan Kepala Dinas Perhubungan Jatim itu. (bm)
