SURABAYA, PETISI.CO – Momen terpenting dalam organisasi profesi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) adalah kongres, yang digelar setiap lima tahun sekali. Agenda utama dalam kongres yang dihadiri seluruh pengurus PWI provinsi se-Indonesia ini, selain pemilihan ketua umum PWI pusat, juga membahas aturan organisasi.
Pelaksanaan kongres direncanakan di Bandung pada akhir September 2023. Tuan rumah PWI Jawa Barat sudah menyatakan siap menyambut pelaksanaan kongres PWI 2023 ini. Ketua PWI Jawa Barat Hilman Hidayat mengatakan, awalnya sempat alot, terlebih dari sisi konstalasi politik, awal bulan September Gubernur Jabar habis masa jabatannya.
“Kami optimis pelaksanaan kongres PWI 2023 akan berjalan sukses. Mudah-mudahan saat Kongres PWI di Bandung Pak Presiden Jokowi bisa datang,” harapnya.
Sementara, beberapa provinsi yang akan menghadiri kongres di Bandung kini sudah mulai bergeliat. Seperti PWI Jawa Timur yang dikomandani Lutfil Hakim, mencalonkan Plt Dirut LKBN Antara Akhmad Munir untuk maju Ketua Umum PWI pusat periode 2023-2028.
“Munir adalah kader PWI tulen. Memulai karir dari bawah. Pernah menjadi ketua Seksi Wartawan Olahraga (SIWO) Jatim dua periode, lalu ketua PWI Jatim dua periode, dan saat ini wakil ketua bidang daerah PWI pusat,” ujar Cak Item panggilan Lutfil Hakim kepada petisi.co.
Sementara, Ketua PWI Riau H Zulmansyah Sekedang dengan lantang menyatakan siap maju. Bahkan, Zulman, panggilan akrab Zulmansyah Sekedang sejak Februari lalu aktif gerilya dengan melakukan Safari Silaturahni, ke wartawan-wartawan senior di tanah air.
“Insyaallah, pertengahan bulan Juli ini saya sowan ke para senior di PWI Jawa Timur, karena Jawa Timur gudangnya wartawan-wartawan hebat,” ujar Zulman kepada petisi.co.
Sedang H Ridwan Agus Depati, Ketua PWI Jambi, memandang kongres PWI pusat pada September nanti saat yang tepat untuk membenahi regulasi yang dianggap sudah tidak relefan. Dalam kongres, Jambi mempunyai 3 hak suara, karena PWI Jambi memiliki keanggotaan utama lebih dari 200.
Untuk itulah, persiapan untuk bekal kongres di Bandung, PWI Jambi sudah membahasnya dalam rapat pengurus. “Ada beberapa poin penting yang menjadi bahan perdebatan ditingkat pengurus PWI Jambi untuk diusulkan pada kongres nanti,” ujar Ridwan Agus Depati kepada petisi.co, Selasa (04/07/2023).
Menurut Ridwan, ada beberapa poin yang diusulkan nantinya, salah satu contoh yakni hak politik wartawan. Menurutnya, dalam UUD 1945, dimana ada hak dipilih dan hak memilih. ”Kami tak setuju, bila wartawan tidak dibolehkan masuk partai politik. Karena hak itu adalah hak azazi seseorang,” ujar Riduan.
Dijelaskan Ridwan, lain halnya soal pengurus. Kalo pengurus bisa dimaklumi dilarang jadi pengurus partai. Tapi kalo wartawan, menurut Ridwan tidak perlu dilarang.
”Meskipun secara pribadi sebenarnya saya juga tak setuju, adanya pelarangan pengurus Organisasi PWI masuk pengurus partai, ” katanya.
Soal pasal krusial yang nanti diusulkan atau di ubah, kata Riduan, salah satunya aturan organisasi tentang pengeluaran SK pengurus kabupupaten/kota, sebaiknya cukup PWI provinsi, tak perlu harus PWI pusat yang meng-SK-kan.(kip)
