JAKARTA, PETISI.CO – Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil) menggelar Rapat Fasilitasi Penyelenggaraan Linmas dalam Rangka Kesiapan Menghadapi Pemilu dan Pilkada 2024. Rapat dilangsungkan secara hybrid pada 19-21 Juni 2023 di Hotel Orchardz Jayakarta.
“Apresiasi setinggi-tingginya serta penghargaan yang tulus atas dedikasi dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Trantimbumlinmas. Sehingga, perlu ditingkatkan profesionalitas, kompetensi, serta integritas yang tinggi dalam operasional di lapangan,” kata Sekretaris Ditjen Bina Adwil, Indra Gunawan dalam siaran persnya, Selasa (20/6/2023) malam.
Indra menyampaikan bahwa Satpol PP yang membantu tugas Kepala Daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Diantaranya dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024.
“Disamping itu, anggota Satpol PP dan Satlinmas juga telah berkomitmen penuh dalam menjalankan tugas menjaga Trantibumlinmas melalui protokol kesehatan,” ujarnya.
Indra memaparkan, presentase pemilih pada Pilkada tahun 2020 sebesar 76,13%, lebih besar dibandingkan Pemilu Amerika Serikat sebesar 66,9% dan Pemilu Korea Selatan sebesar 66,20% di tahun yang sama.
Data agregat data Satlinmas tahun 2022 sebanyak 1.224.900 orang, sementara data TPS yaitu 1.631.762 orang. “Pemerintah perlu mengorganisir dan mendata kembali anggota Satlinmas melalui aplikasi SIM LINMAS,” ungkapnya.
Didukung dengan telah diterbitkannya amanat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 311.1/6702/BAK perihal Pemanfaatan Sistem Informasi Perlindungan Masyarakat Aplikasi SIM LINMAS.
“Kementerian Dalam Negeri selaku Pembina dan Pengawas Umum Penyelenggara Pemerintah Daerah siap mendukung penyelenggaraan kegiatan dengan menyusun arah kebijakan dan strategis yang berkaitan dengan Trantibumlinmas guna mendukung pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024,” jelasnya.
Peserta rapat terdiri dari Kabid Linmas, Camat, serta Lurah/Kepala Desa seluruh Indonesia. Serta, narasumber yang hadir yakni dari KPU RI, BAWASLU RI, DITTOPAD, dan Ditjen Bina Keuangan Daerah. (bm)
