BONDOWOSO, PETISI.CO – Kepala Desa (Kades), Keladi, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso, Didik Yulianto merasa terkejut tiba-tiba dirinya dipanggil dan diperiksa penyidik Kejaksaan terkait dugaan penyimpangan bantuan alat mesin pertanian (Alsintan) atau traktor tahun anggaran 2018.
Dirinya terkejut dikala menerima surat panggilan dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Bondowoso kalau desanya disebut-sebut sebagai salah satu penerima bantuan traktor roda 4 yang harganya senilai kurang lebih Rp 400 juta.
“Saya tidak tahu soal bantuan traktor itu. Tiba-tiba dipanggil dan diperiksa, jikalau Desa Keladi terima bantuan traktor tahun 2018 katanya penyidik,” ujar Didik pada petisi.co, Minggu (19/2/2023).
Ia juga mengaku, tidak pernah melihat wujud traktor yang katanya diterima kelompok tani (Poktan) di desanya dari pemerintah pusat pada tahun 2018 melalui Dinas Pertanian (Disperta) Bondowoso.
“Tahunya saya setelah kasus ini bergulir di Kejaksaan,” jelasnya.
Kemudian, saya langsung tanya bantuan tersebut kepada Poktan. Akhirnya mengakui jika Poktan Desa Keladi menerima bantuan alat mesin pertanian (Alsintan) jenis traktor roda 4.
Di samping itu, Poktan membeberkan, konon katanya untuk mendapatkan traktor itu harus membayar uang Rp 80 juta pada seorang pembawa program tersebut.
“Hanya saja, setelah dapat tiga bulan, traktor itu ditarik kembali oleh seseorang diduga suruhan yang membawa program tersebut,” katanya.
Lebih lanjut, Kades Keladi itu, mengungkapkan, saat diperiksa oleh penyidik Kejaksaan, sempat ditunjukkan proposal yang sudah ada tanda tangan Poktan.
“Anehnya, setelah dikroscek ke Ketua Poktan tidak sama dengan aslinya,” ungkapnya.
Seharusnya proporsional itu mengetahui dan menandatangani Kades, Ketua Poktan dan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL)
“Tapi setelah saya lihat hanya tanda tangan Poktan saja,” sebutnya.
Ketika ditanya, siapakah sebenarnya orang yang menarik traktor itu?. Menurutnya, katanya ketua Poktan inisial ANG, merupakan suruhan yang membawa program tersebut. (tif)
