SURABAYA, PETISI.CO – Belum genap satu bulan, Kapolda Jatim, Irjen Pol M Fadil Imran menjabat sebagai Polisi nomer satu di Jawa Timur terasa akrab bersama wartawan yang tergabung dalam Kelompok Kerja (Pokja). Hal itu nampak terlihat saat mengundang awak media dalam acara silaturahmi, Selasa (9/6/2020).
Bertajuk “Banyak Ngopi Banyak Rejeki, Banyak Kumpul Banyak Inspirasi” acara yang dikemas dalam silaturahmi ini bertempat di Gedung Konferensi Pers Mapolda Jatim.
Pertemuan yang dikemas dalam suasana santai dan penuh keakraban ini, merupakan ajang silaturahmi antara Kapolda, Wakapolda, dan para Pejabat Utama Polda Jatim dengan awak media, baik media cetak, elektronik, TV maupun online.
Dalam sambutannya, Kapolda Jatim, Irjen Pol M Fadil Imran menyapa dengan hangat kepada awak media yang hadir.
“Tujuannya agar kita lebih bisa saling mengenal. Dengan kegiatan seperti ini, kita bertemu secara langsung, bersilaturahmi untuk menjalin kemitraan,” ujar jenderal berbintang dua ini.
Selain itu Kapolda juga membahas tentang Kampung Tangguh yang rencanannya akan ada kawasan industri tangguh, dan pasar tradisional tangguh.
“Sejak pandemi Covid-19 muncul, hampir semua orang mengalami kendala untuk menjalani kehidupan normal akibat pembatasan yang perlu dilakukan untuk mencegah penularan virus corona.
Namun, dengan usainya pembatasan tersebut, pemerintah menganjurkan kita untuk mulai melakukan kegiatan seperti biasa, tentunya sambil mematuhi protokol pencegahan Covid-19.
“Mengingatkan masyarakat agar bisa hidup produktif namun tetap sehat, nantinya kita akan melakukan kawasan, industri tangguh dan pasar tangguh,” ujarnya.
Kapolda Jatim menjelaskan, menurut penelitian bahwa memakai masker sudah 60 % ditambah lagi dengan mencuci tangan 10 % serta ditambah lagi jaga jarak 10 % jadinya 80 % dan sisanya 20 % kita serahkan kepada Allah SWT.
Irjen Pol. M. Fadil Imran menegaskan, insya Allah kalau hal ini bisa dilaksanakan maka masa transisi menuju, New Normal bisa diwujudkan.
Jadi penekanan disiplin harus dilaksanakan, kalau pun ada peneggakan hukum, hal itu menjadi instrumen yang terakhir. “Penegakan hukumnya harus solutif karena ini bukan pelanggaran pidana dan hanya perilaku untuk hidup sehat, jadi harus solutif juga dengan humanis sebab masyarakat juga cari makan,” pungkasnya. (inul)
