PETISI.CO
Koordinator ARM-MENGGUGAT, Jailani saat di Kantor KPK di Jakarta.
BERITA UTAMA HUKUM

Kasus Bansos di Masalembu, ARM-MENGGUGAT Datangi KPK

Komitmen Penegak Hukum di Sumenep Dipertanyakan

SUMENEP, PETISI.CO – Ketidakjelasan tindak lanjut kasus dugaan pungutan liar (Pungli) dan manipulasi data Bansos di Kecamatan Masalembu,  penegak hukum di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur dipertanyakan.

Akibat semua itu, Koordinator ARM-MENGGUGAT mendatangi kantor KPK di Jakarta, Senin (25/1/2021).

Kedatangan Koordinator ARM-MENGGUGAT ke kantor KPK terkait laporan tentang dugaan pungutan liar dan manipulasi Data Bansos di Kecamatan Masalembu yang sudah diserahkan ke kantor KPK pada 24 Agustus 2020 lalu.

Menurut Jailani, Koordinator ARM-MENGGUGAT kepada petisi.co, kedatangannya untuk melakukan audiensi dengan penyidik KPK.

“Akan tetapi selama pandemi hanya bagian penyerahan dokumen dan informasi yang tersedia, akhirnya diitemui oleh dua staf bagian informasi di gedung KPK,” terang Jailani secara tertulis, Kamis (28/1/2021).

Jailani mengaku, ada dua point yang ingin disampaikan. Pertama tentang langkah-langkah yang sudah dilakukan ARM-MENGGUGAT selama proses pelaporan masuk ke KPK hingga saat ini dan kedua upaya permintaan untuk mempercepat proses tindaklanjut terhadap kasus Bansos di Kecamatan Masalembu.

Jailani membeberkan, dimana pada 3 Agustus 2020, ARM-MENGGUGAT melaporkan kasus dugaan pungutan liar dan manipulasi Data Bansos di Kecamatan Masalembu melalui aplikasi JAGA KPK.

“Kemudian KPK menginstuksikan kepada Inspektorat Provinsi Jawa Timur untuk menindaklanjuti laporan tersebut, pada 21 September 2020 Inspektorat Kabupaten Sumenep menerima surat dengan nomor 700/1787/060.1/2020 yang dikirimkan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur untuk menindaklanjuti laporan tersebut,” jelas Jailani.

Baca Juga :  Kasus Tanah Negara di Kabupaten Bondowoso Masih Bergulir di KPK

Lanjut Jailani, kemudian pada Senin, 12 Oktober 2020 pihaknya mendatangi kantor Inspektorat Kabupaten Sumenep menghadiri panggilan dinas untuk menyampaikan secara langsung kronologis kejadian hingga permintaan data-data pendukung.

Setelah semua disampaikan, maka pihaknya meminta kepada Inspektorat Kabupaten Sumenep untuk mendatangi langsung para saksi korban yang berada di Kepulauan Masalembu demi mempercepat proses penyidikan.

Sambung Jailani, pada waktu itu pihak Inspektorat berjanji akan membahas lebih lanjut terkait permintaannya tersebut dan berencana akan datang langsung ke Masalembu.

“Namun pada 4 November 2020 para saksi korban menerima surat panggilan dinas dengan keperluan permintaan keterangan atas dugaan pungutan liar Bansos di Desa Masalima dan Sukajeruk Kecamatan Masalembu dengan catatan membawa identitas KK dan KTP, membawa kartu sosial dari pemerintah, serta tidak boleh diwakilkan,” papar Jailani.

Selanjutnya kata Jailani, menanggapi surat yang dikirimkan oleh Inspektorat Kabupaten Sumenep terkait permintaan saksi korban untuk hadir ke Inspektorat Kabupaten Sumenep maka ARM-MENGGUGAT dengan para saksi korban mengirimkan surat balasan kepada Inspektorat dengan permohonan maaf tidak bisa memenuhi panggilan dikarenakan beberapa faktor.

Dimana para saksi korban secara fisik yang sudah lanjut usia, jarak tempuh yang sangat jauh, kondisi ekonomi untuk ongkos perjalanan, serta tanggung jawab terhadap keluarga yang ada di rumah seperti anak yang masih sekolah dan pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan.

Baca Juga :  Lanjutan Kasus MKP, KPK Kembali Sita Dua Mobil HIMPAUDI

“Sehingga kami menagih janji Inspektorat yang akan mendatangi Kepulauan Masalembu mengingat Inspektorat mempunyai anggaran dari Negara untuk melakukan proses penyidikan, jadi tidak ada alasan untuk tidak bisa mendatangi para saksi korban,” tegasnya.

“Bahkan sampai surat tersebut kami berikan pada 03 November 2020 kami tidak mendapatkan informasi lanjutan dari Inspektorat,” terang Jailani.

Kemudian lebih lanjut Jailani membeberkan, pada 25 November 2020 para saksi korban menerima surat panggilan yang kedua di mana isi surat tersebut sama dengan panggilan dinas yang pertama.

“Sungguh ini tindak lanjut yang kurang baik menurut ARM-MENGGUGAT,” sebut Jailani.

Tiadak berhenti disitu, Jailani juga menyatakan, ARM-MENGGUGAT juga telah melakukan pengaduan ke Polres Sumenep dengan penyerahan dokumen pengaduan pada tanggal 12 Oktober 2020.

“Di mana pada pengaduan tersebut terdapat dugaan pungutan liar dana Bansos oleh oknum penyelenggara,” lanjut Jailani.

Yang kemudian pada 27 Oktober 2020 Polres Sumenep mengirimkan surat Kedua dimana sebelumnya surat Pertama diminta untuk menyampaikan kronologis dan data pendukung, sama dengan permintaan Inspektorat.

Baca Juga :  Tempat Hiburan Malam Kota Kediri Digeledah Tim Gabungan

“Surat Kedua dari Polres yang isinya adalah menunggu hasil pemeriksaan oleh APIP, dan apabila saudara memiliki data atau dokumen pendukung dapat menginformasikan kepada Kanit IV PIDKOR Satreskrim Polres Sumenep untuk diteruskan kepada APIP sebagai bahan pertimbangan APIP dalam melakukan pemeriksaan,” jelasnya.

Selanjutnya jelas Jailani, apabila APIP sudah selesai melaksanakan pemeriksaan dan menyerahkan hasil pemeriksaan dan akan segera diinformasikan.

“Dari itu ARM-MENGGUGAT mempertanyakan wewenang kepolisian, bukankah pungli (pungutan liar) berada pada wewenang Kepolisian, jadi tidak perlu menunggu hasil penyidikan atau pemeriksaan oleh APIP,” tegasnya.

Sehingga tegas Jailani, dari semua tindaklanjut yang telah dilalui ARM-MENGGUGAT menilai lemahnya lembaga penegak hukum di Kabupaten Sumenep.

“Maka masyarakat Masalembu terutama saksi korban yang dipotong jumlah bantuannya serta korban yang dibohongi oleh oknum penyelenggara Bansos meminta kepada KPK untuk menginstruksikan kepada lembaga pemerintah dan penegak hukum di wilayah Kabupaten Sumenep agar benar-benar melakukan proses penyidikan atau pemeriksaan,” harapnya.

“Kami tidak mau kasus ini selesai dan berhenti dengan sendirinya mengingat kasus ini berpotensi besar melibatkan semua penyelenggara Bansos di Kabupaten Sumenep,” tegas Jailani seraya menyebut karena di tengah wabah pandemi Covid-19 ini bukan menjadi alasan terhambatnya proses pemeriksaan demi terwujudnya keadilan.(ily)

 

terkait

Satresnarkoba Polres Dharmasraya Membekuk Pengedar Sabu

redaksi

9.634 Narapidana Mendapat Remisi

redaksi

Polsek Wiyung Ringkus Tersangka Narkoba

redaksi
Open

Close