SUMENEP, PETISI.CO – Buntut kasus ketidakberesan di satu-satunya sekolah negeri berpredikat favorit di Kabupaten Sumenep yakni SMAN 1 Sumenep yang disebut ulah oknum ditambah sikap tak sepatutnya ditunjukkan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Wahid Wahyudi dianggap telah menciderai marwah Gubernur, Khofifah Indar Parawansa melalui niat baik programnya upaya membenahi mutu dunia pendidikan, Senin (10/5/2021).
“Kasus yang terjadi itu (di SMAN 1 Sumenep, red) yang masih aman-aman saja apalagi selaku Kepala Dinas Pendidikan Jatim sikapnya seperti itu, yang seharusnya jadi perhatian malah berbanding terbalik, jadi marwah Ibu Gubernur niat baik untuk memperbaiki dunia pendidikan khususnya Jawa Timur melalui programnya, pendidikan gratis berkualitas itu ciderai,” sebut wali murid SMAN 1 Sumenep ketika dihubungi awak media petisi.co.
Karena itu, demi mutu dunia pendidikan khususnya di Kabupaten Sumenep yang sudah menjadi tanggung jawab dikelola Pemprov Jawa Timur untuk SMA/SMK se Jatim, persoalan di SMAN 1 harus jadi perhatian serius Gubernur Khofifah Indar Parawansa. Karena dikatakannya, melalui canangan memperbaiki pendidikan sehingga masyarakat tertarik memilihnya jadi perempuan orang nomor satu di Jatim.
“Sekarang saatnya untuk membuktikan, sikap tegas dari beliau Ibu Gubernur Khofifah menyikapi kasus yang terjadi di SMA 1 Sumenep. Karena yang selaku Kepala Dinas Pendidikan Jatim sudah lalai. Apalagi mengandalkan Kacabdin Sumenep yang jelas jelas mantan Kepsek disana,” jelas wali murid, seraya mengaku percaya dan mendukung Gubernur Khofifah mampu menunjukkan niat baiknya bahwa benar-benar memperhatikan memperbaiki dunia pendidikan.
Bahkan wali murid, narasumber awak media petisi.co ini sebelumnya juga, tantang Kepala Dinas Pendidikan Provinsi untuk menurunkan tim dari Jawa Timur. Agar jelas dan terang benderang tidak asal main tuding sepihak selaku pejabat di Pemprov Jatim yang kredibilitas menjalankan tufoksinya. Demi marwah Gubernur Khofifah dan nama baik mutu pendidikan Sumenep, khususnya SMAN 1 Sumenep.
Karena pihaknya selaku wali murid yang mengalaminya kasus itu sendiri. “Sekarang saya mengalami sendiri, saya melihat sendiri, saya mendengar sendiri. Dimana yang tidak sesuai,” terangnya. “Saya akan membuktikan apa yang diomongin Kacabdin itu salah semua dan bohong semua,” tegas wali murid ini.
Bahkan wali murid ini juga menegaskan, apabila kasus yang terjadi di SMAN 1 Sumenep yang diungkapkan dimuat awak media petisi.co itu tidak ada agar dituntut balik. “Kalau seumpamanya kasus ini tidak ada, tuntut balik,” terang dia.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, sederajat ketidakberesan yang terjadi di SMAN 1 Sumenep, berupa sejumlah penarikan biaya yang beraroma dugaan akan pungutan liar (pungli) yang dibebankan pada siswa atau wali murid. Di antaranya, mulai dari penarikan PPDB 2020, pembiayaan e-book, pembiayaan pengadaan tanah hingga pembiayaan SPP.
Kasus terbaru, di satu-satunya SMA Negeri yang menyandang predikat favorit di Kota Keris seolah menantang program yang sudah digagas Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, pendidikan gratis berkualitas atau tis-tis. Untuk tidak ingin ada siswa SMA/SMK di Jawa Timur, salah satunya di Kabupaten Sumenep yang putus sekolah karena problem biaya.
Namun di SMAN 1 Sumenep, seorang siswanya harus terhenti tidak bisa mengikuti ujian lantaran problem biaya. Karena untuk ikut ujian harus menunjukkan kartu bukti pembayaran, sebagaimana diungkapkan orang tua/wali murid kepada awak media petisi.co.
Kasus ini, sesuai catatan yang dikantongi dimuat awak media petisi.co, juga terjadi di tahun sebelumnya dan berlangsung hingga kini. Masih aman-aman saja, seolah-olah memang dibudidaya oleh pihak terkait yang berwenang. (ily)
