Surabaya, petisi.co – Kasus yang melibatkan Prof. Bambang Hero Saharjo, Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB), telah menarik perhatian luas. Beliau dilaporkan ke Polda Bangka Belitung setelah memberikan keterangan dalam kasus tata niaga timah yang melibatkan terdakwa Harvey Moeis. Sebagai saksi ahli, Prof. Bambang diminta untuk menghitung kerugian lingkungan akibat kerusakan yang ditimbulkan oleh aktivitas penambangan timah di wilayah Bangka Belitung.
Dalam perhitungannya, Prof. Bambang menyebutkan angka fantastis, Rp271 triliun, yang menimbulkan kontroversi. Laporan tersebut pun memicu gugatan yang menuduhnya memberikan keterangan palsu, yang berujung pada laporan polisi.
Namun, kasus ini bukan hanya soal kebenaran angka atau keterangan yang diberikan, melainkan soal prinsip yang lebih mendasar dalam dunia akademik dan hukum, yaitu: kebebasan akademik. Sebagai seorang ahli, Prof. Bambang tentu berpegang pada data dan metodologi yang sahih dalam memberikan keterangan.
Akan tetapi, di dunia hukum yang penuh dengan kepentingan, angka yang terlalu besar kadang sulit diterima oleh banyak pihak. Dalam situasi seperti ini, harus ada ruang yang cukup bagi ahli untuk berbicara tanpa rasa takut akan reperkusi hukum.
Kebebasan Akademik di Bawah Ancaman
Rektor IPB, Prof. Arif Satria, yang juga Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), dengan tegas menyuarakan dukungannya terhadap Prof. Bambang. Menurutnya, menggugat saksi ahli karena perbedaan pendapat dalam proses peradilan hanya akan merusak tatanan hukum Indonesia.
Jika setiap keterangan yang disampaikan oleh seorang ahli dapat dipidanakan, maka siapa yang akan berani menjadi saksi ahli di masa depan? Padahal, di setiap perkara hukum, saksi ahli berperan sangat vital dalam memberikan perspektif ilmiah yang independen.
Ini adalah poin yang harus kita renungkan. Di negara yang mengaku menjunjung tinggi ilmu pengetahuan dan kebebasan berbicara, kita tidak boleh mengekang kebebasan seorang ilmuwan untuk memberikan pendapat berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.
Penegak hukum mesti mengerti bahwa perbedaan pendapat ilmiah adalah hal yang wajar. Maka, sangat penting untuk memberikan perlindungan terhadap kebebasan akademik agar dunia pendidikan dan penelitian tetap berkembang tanpa rasa takut akan ancaman hukum.
Menghargai Ilmu Pengetahuan dan Perlindungan untuk Dosen
Kasus ini menjadi titik balik bagi kita untuk mempertanyakan sejauh mana negara memberikan perlindungan terhadap kebebasan akademik, terutama bagi para dosen yang juga berperan sebagai saksi ahli di pengadilan.
Prof. Arif Satria mengusulkan agar pemerintah mengeluarkan peraturan khusus yang mengatur perlindungan bagi dosen dan cendekiawan yang terlibat dalam proses hukum, mengingat mereka sering kali harus berhadapan dengan berbagai kepentingan yang tidak selalu sejalan dengan fakta ilmiah.
Seharusnya, negara dan penegak hukum harus memberikan perhatian serius terhadap perlindungan saksi ahli, terutama bagi dosen dan ilmuwan yang mengemban tugas untuk membela kebenaran ilmiah. Salah satu langkah yang bisa diambil adalah memperkuat payung hukum bagi dosen yang menjadi saksi ahli agar mereka merasa aman dalam memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya tanpa takut diproses secara hukum.
Namun, di sisi lain, kita juga tidak boleh melupakan fakta bahwa keadilan harus dijunjung tinggi. Jika keterangan yang diberikan oleh seorang ahli terbukti tidak benar, tentu saja harus ada sanksi yang sesuai.
Tapi, dalam hal ini, proses hukum harus memandang lebih dalam pada peran seorang ahli sebagai penjaga kebenaran ilmiah, bukan semata-mata sebagai pihak yang dipersalahkan hanya karena perbedaan interpretasi atau angka.
Perlunya Penghargaan terhadap Ilmu dan Profesionalisme
Penting untuk diingat bahwa kehadiran saksi ahli dalam proses peradilan sangat penting. Mereka bukan hanya berbicara atas nama profesi, tetapi juga berbicara berdasarkan keahlian dan penelitian yang telah dilakukan.
Jika sistem hukum tidak memberikan perlindungan yang cukup kepada mereka, maka lambat laun para ilmuwan akan merasa enggan untuk bersaksi di pengadilan, yang pada akhirnya akan merugikan proses peradilan itu sendiri.
Jika kita berharap sistem peradilan Indonesia dapat berkembang dan semakin baik, maka kita harus memastikan bahwa profesionalisme dalam bidang hukum dan ilmu pengetahuan bisa berjalan seiring. Penegak hukum tidak hanya harus bijaksana dalam memproses perkara hukum, tetapi juga harus memahami dan menghargai prinsip-prinsip dasar dalam ilmu pengetahuan.
Sebab, tanpa pemahaman ini, kita akan kehilangan bagian penting dalam proses peradilan yang mengedepankan kebenaran berdasarkan data, fakta, dan penelitian.
Rekomendasi untuk Penegak Hukum
Kasus ini memberikan pelajaran penting bagi penegak hukum. Sebagai rekomendasi, pertama, perlu adanya perlindungan hukum yang jelas bagi saksi ahli dalam menjalankan tugas mereka. Hal ini bisa dimulai dengan pengaturan yang lebih tegas terkait hak-hak dosen dan ahli yang diminta untuk memberikan keterangan dalam persidangan.
Kedua, sebelum memutuskan untuk menindaklanjuti laporan terhadap seorang saksi ahli, penegak hukum harus lebih bijak dan mendalam dalam menilai apakah perbedaan pendapat tersebut merupakan bagian dari pendapat ilmiah yang sah, atau hanya sekedar kesalahan administratif.
Pada akhirnya, kita harus menjaga agar kebebasan akademik tetap terlindungi di Indonesia. Dengan begitu, dunia ilmu pengetahuan bisa berkembang dengan sehat, dan hukum bisa lebih adil bagi seluruh masyarakat. (*)
*penulis adalah: Ulul Albab, Akademisi Universitas Dr. Soetomo, Ketua ICMI Jawa Timur
