MADIUN, PETISI.CO – Kabupaten Madiun merupakan daerah lumbung padi di Jawa Timur bagian barat, yang memiliki luas areal sawah kurang lebih 33.105 hektare, sehingga membutuhkan pupuk yang tidak sedikit guna meningkatkan hasil panen yang lebih baik.
Melalui pupuk bersubsidi bagi petani di Kabupaten Madiun Jawa Timur, pada tahun 2018 kebutuhan pupuk mencapai 84.203 ton, walaupun beberapa kali ada perubahan realokasi yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Propinsi Jawa Timur.
Data Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun, dari alokasi pupuk tahun 2018 sebanyak 86.033 ton tersebut, terdiri dari jenis pupuk Urea 22.174 ton, Za 15.270 ton, Sp-36 4.223 ton, Phonska 25.021 ton dan Organik 19.344 ton.
Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan melalui Kabid Tanaman Pangan disampaikan Kasi Perlindungan Tanaman dan Saprodi Suyatno menjelaskan, proses pendistribusian pupuk bersubsidi tahun 2018 dari kios resmi ke kelompok-kelompok tani atau petani sudah sesuai prosedural.
Melalui mekanisme pengàjuan rèncana definitif kèbutuhan kelompok (RDKK) yang sudah dibuat permusim tanam yang dibimbing oleh petugas pertanian tingkat kecamatan adalah dari PPL, Mantri Pertanian dan Koordinator PPL yang dilakukan rutin pertahun.
“Pada prinsipnya petani atau kelompok tani waktu pengolahan tanah, pupuk sudah tersedia di kelompok tani, sehingga pada waktu pemupukan dasar pupuk sudah siap,” jelasnya.
Pendistribusian pupuk diwilayah utara meliputi Kecamatan Sawahan, Pilangkenceng, Balerejo dan Saradan pada MK I (musim kamarau) sudah terealisasi seratus persen. “Sebab tanam lebih awal jika dibanding dengan wilayah selatan sehingga tidak ada lagi kendala,” tambah Yatno.
Bagaimana harapan ke depan terkait dengan peningkatan produksi ketahanan pangan di Kabupaten Madiun?
Suyatno berharap, mudah-mudahan alokasi pupuk setiap tahunnya paling tidak sama dengan tahun sebelumya, demi tercapainya peningkatan produksi pangan, khususnya padi.
Terkait itensitas serangan OPT (organisme pengganggu tanaman) di Kabupaten Madiun tergolong ringan, unit pengelola terpadu (UPT) petugas kecamatan baik PUPT, mantri pertanian dan penyuluh pertanian selalu melakukan monitoring lapangan. Apabila terjadi serangan hama pada tanaman, dinas bisa membantu inspektisida secara stimulan tergantung hama yang menyerangnya dengan dibimbing oleh petugas dari pertanian sehingga kesejahteraan petani bisa meninggkat.(har)
