SURABAYA, PETISI.CO – Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa meminta Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) mampu melakukan penajaman dan sinergitas lintas sektor guna mengendalikan laju inflasi Jatim. Terlebih tahun 2020 menghadapi tantangan efek domino pandemi Covid-19.
“Tidak hanya pengendalian inflasi, tapi juga menjaga kemampuan daya beli masyarakat, tidak hanya sekedar supply and demand,” ujarnya pada pertemuan High Level Meeting se-Jatim di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (3/11/2020).
Menurutnya, formula menekan inflasi, antara lain optimalisasi di antara peran BUMD pangan. Memantau disparitas harga antar daerah dan fenomena inflasi pangan di daerah yang dekat sentra produksi pangan, memaksimalkan format tanam, petik, olah, kemas, jual.
“Termasuk interaksi antar kepala daerah. Semakin kita turun komunikasi dengan pelaku usaha itu sangat penting. Saya berharap agar dinamika dan tantangan inflasi menjadi lesson learn (pelajaran) bersama,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Khofifah juga mengawali pemaparan dengan zonasi yang ditentukan oleh Satgas. Dalam satu bulan terakhir kasus aktif di Jatim turun 3,59 persen. Artinya seluruh proses pengendalian Covid-19 berjalan dengan baik.
“Namun jika nanti ada perubahan zonasi dari kuning menjadi oranye itu karena indikator baru. Bagi pelaku ekonomi di lini paling bawah dan lembaga pendidikan agar bisa beradaptasi dengan indikator baru,” katanya.
Kepala Kantor Perwakilan BI Jawa Timur Divi Ahmad Johansyah setuju terkait disparitas harga yang masih terjadi antar wilayah. Sehingga kita melihat bahwa kelancaran barang antar wilayah itu menjadi akan semakin penting.
Oleh karena itu, Bank Indonesia sangat mengapresiasi dan sangat mengharapkan segera terealisasinya berbagai inovasi seperti resi gudang maupun pembentukan BUMD Pangan serta lainnya.
“Agar kita bisa membuat suatu rantai logistik distribusi yang efisien di Jatim. Karena Jatim juga merupakan penyumbang rantai distribusi di daerah lain,” tuturnya.
Selain itu, Pembangunan Pusat Distribusi Regional (PPDR) yang terintegrasi dengan sistem IT juga dinilai sangat efektif mengatasi kelangkaan pasokan. Dan ini akan didukung dengan adanya data base mengenai arus barang.
Divi bersyukur bahwa pembicaraan mengenai TPID makin meningkat tiap tahun. Jika pada tahun sebelumnya berbicara mengenai bagaimana meningkatkan produksi tapi sekarang kita sudah mulai diskusi hal-hal yang sifatnya infrastruktur. Seperti data, resi gudang dan sebagainya,” ucapnya.
“Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah provinsi sudah membahas masalah pengendalian inflasi secara struktural dan fundamental,” tandasnya. (bm)
