SURABAYA, PETISI.CO – Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Pemprov Jatim, Endy Alim Abdi Nusa mengatakan capaian E-Katalog secara nasional telah melampaui target dari 1,5 juta dan terealisasi 4,5 juta pengguna.
Begitu pula dengan nilai transaksi dari tahun ke tahun semakin tinggi. Dari angka tersebut, Jatim menyumbang 2 ribu pengguna dengan total nilai transaksi Rp 1,1 triliun mulai Desember 2022 hingga 31 Maret 2023.
“Itu E-Katalog saja Rp 1,1 triliun. Kalau Jatim Bejo 400 sekian miliar,” ujar Endy kepada wartawan di sela acara E-Purchasing Award 2023 di Grand City Convention Hall, Surabaya, Senin (29/5/2023).
Endy menjelaskan, serapan tertinggi saat ini adalah transaksi barang dan jasa non konstruksi. Padahal, jika dilihat dari jenis usaha di Jatim paling banyak adalah konstruksi.
Saat ini, konstruksi tidak memungkinkan masuk E-Katalog karena prosesnya rumit. Terutama untuk konstruksi bersifat kompleks seperti bangunan.
“Ribet, sementara ada sedikit yang sederhana misalnya pemeliharaan jalan, pembangunan ruang kelas itu sudah bisa. Kalau yang bangunan, yang sifatnya kompleks itu masih belum. Tapi untuk produk-produk barang dan jasa yang lain itu sudah rata-rata menggunakan E-Katalog,” paparnya.
Namun, Endy menyebut ada catatan khusus KPK RI terkait potensi terjadinya korupsi. Maka dari itu, pemerintah juga menggandeng aparat penegak hukum untuk melakukan sejumlah pencegahan.
Antara lain dengan menghadirkan fitur mini kompetisi yang berfungsi sebagai pembanding harga barang dan jasa dalam E-Katalog. Cara ini diklaim dapat meminimalisir kecurangan di luar sistem.
Mini kompetisi membutuhkan setidaknya tiga usaha sejenis agar pengguna aplikasi dapat membandingkan harga untuk mencari harga terbaik. “Kalau kita membandingkan kan pasti harus ada tandemnya kalau hanya satu penyedia ya jangan diakses,” ucapnya.
Ia mengakui pasar E-Katalog belum terlalu banyak karena masih merupakan program baru. Sehingga dikhawatirkan masih ada upaya untuk saling ‘tik tok’ antara penyedia dengan pengguna.
“Ini yang terjadi di Meranti dan Bandung. Kita berupaya bekerja sama dengan inspektorat, dan KPK RI untuk bisa melakukan pencegahan terhadap itu. Melalui apa? Melalui fitur yang namanya mini kompetisi, membandingkan. Jadi kalau ada penyedia cuma satu jangan diakses, kalau misalnya minimal tiga baru bisa membandingkan,” ungkapnya.
Maka dari itu, Biro PBJ Jatim mengundang penyedia sebanyak mungkin agar dapat menawarkan produknya dalam E-Katalog tersebut. Begitu pula dengan adanya E-Purchasing Award ini, Endy berharap pasar barang dan jasa semakin bagus.
“Karena banyak pihak berlomba-lomba melakukan pembelanjaan di E-Katalog. Pada tahun ini, E-Katalog LKPP masuk kategori baru dan penilaian dalam E-Purchasing Award 2023 melengkapi penilaian pengguna Jatim Bejo,” ujarnya.
Beberapa OPD di lingkungan Pemprov Jatim tercatat sudah melakukan transaksi dengan jumlah besar. Terutama rumah sakit, dinas sosial dan dinas kehutanan.
Mereka mendapatkan penghargaan langsung dari Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa berdasarkan hasil penilaian intensitas penggunaan E-Katalog. “Itu semuanya belanjanya melalui E-Katalog,” tandasnya.
Ia juga menyebut ada sejumlah keuntungan saat belanja menggunakan E-Katalog LKPP. Terutama soal kompetisi harga. Harga jadi semakin bagus.
“Kalau dulu di tender kita tahu sendiri harganya bisa 60-70 persen. Tapi, kalau melalui e-catalog itu harganya menjadi wajar normal antara 80 sampai 85 persen penawaran dan itu cukup membantu untuk menentukan penyedia- penyedia yang berkualitas,” jelasnya.
Harga yang wajar dan normal itu turut berdampak pada kualitas produk maupun jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Misal seperti pembangunan jalan atau produk barang.
Cara ini juga disebut efektif untuk menemukan penyedia kredibel dengan proses waktu lebih singkat jika dibandingkan menggunakan metode yang biasa. Apalagi bagi pihak rumah sakit.
“Rumah sakit itu, sesuatu yang emergency kan nggak mungkin lelang, itu membutuhkan waktu 30 hari tapi kalau E-Katalog dia tiga hari sampai satu minggu sudah bisa diakses itu yang membedakan,” ujarnya.
Belanja semakin lebih cepat dan transparan karena semua transaksi tercatat di dalam aplikasi dan website sehingga KPK juga bisa melakukan monitoring secara real time.
“Insya Allah kalau itu dilakukan secara benar sesuai SOP seperti yang dikatakan oleh Bapak Kepala LKPP tadi, itu pasti akan mengurangi apa namanya korupsi. Tapi kembali lagi kalau niatnya memang dari awal sudah korupsi ya kita tidak bisa,” ucapnya.
LKPP sendiri, menurutnya, menargetkan pembelanjaan rata-rata 20 hingga 25 persen setiap daerah. Ini juga menjadi pekerjaan rumah bagi Pemprov Jatim. Karena, beberapa daerah masih memiliki kebiasaan menunda pembelanjaan.
“Memang ada kebiasaan dari teman-teman itu yang tidak pernah hilang dari dulu, selalu belanjanya itu menunggu triwulan tiga segala macem. Padahal kita sudah punya metode yang namanya Jatim Bejo sudah punya metode namanya E-Katalog, kan tidak perlu lagi lelang,” ungkapnya.
Selain itu, ulasnya seraya proses lelang juga tidak memakan waktu sangat lama hingga 30 hari. “Kalau E-Katalog tiga hari sampai seminggu sudah bisa jalan artinya sudah tidak ada alasan lain sebenarnya bagi OPD-OPD itu untuk bisa menahan belanjanya,” tandasnya. (bm)
