SURABAYA, PETISI.CO – Di awal Tahun 2023, Pemprov Jawa Timur (Jatim) kembali meraih prestasi istimewa. Kali ini penghargaan dari Ombudsman RI dengan Predikat Kualitas Tinggi atas Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2022 dengan Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
Penghargaan berupa piagam tersebut, diterima langsung Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dari Pimpinan Pusat Ombudsmen RI Dr Johannes Widijantoro di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (1/2/2023).
“Alhamdulillah, berkat kerja keras tim Pemprov Jatim mampu meningkatkan capaian penilaian kepatuhan di tahun 2022. Semoga capaian ini bisa menyatukan gerak langkah seluruh jajaran OPD di lingkungan Pemprov Jatim untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat,” kata Khofifah.
Pihaknya menyebut, kehadiran Ombudsmen RI ke Jatim, yakni menyerahkan hasil laporan penilaian kepatuhan tahun 2022 dengan angka 79.25 atau masuk dalam kategori opini kualitas tinggi dan berada di zona hijau.
“Capaian penilaian kepatuhan tahun 2022 ini meningkat dibandingkan tahun 2021 yang berada di angka 75.08 kategori C dengan opini Kualitas Sedang dan berada di zona kuning,” paparnya.
Menurutnya, Pemprov Jatim beserta jajaran terus melakukan berbagai langkah inovasi dalam memberikan layanan publik bagi masyarakat. Salah satunya pemanfaatan teknologi informasi yang bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat dimanapun berada.
Proses digitalisasi menggunakan IT mendorong sekaligus mempercepat akses layanan publik di Jatim. Akses informasi dan pelayanan semakin cepat, mudah dan murah sangat diharapkan oleh masyarakat.
Dicontohkan, Dinas Pendapatan Daerah Jatim yang terus mengembangkan layanan publik melalui IT yang memudahkan bagi masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor di banyak tempat. Layanan yang telah ada ini diyakini mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat.
Tidak ada pembayaran kendaraan bermotor di Jatim dari loket ke loket bahkan dari meja ke meja. Akan tetapi melalui sistem, sehingga yang berjalan adalah dokumen sehingga memudahkan masyarakat.
“Digitalisasi ini memberikan layanan yang mudah, cepat, murah dan lebih memuaskan. Bentuk pelayanan publik inilah yang kita butuhkan di banyak titik,” jelasnya.
Sebelumnya Johannes Widjiantoro datang ke Jatim untuk menilai dan melihat perbaikan kualitas pelayanan publik lewat berbagai pencegahan mal administrasi, lewat pemenuhan standar pelayanan, penyediaan sarana-prasarana, peningkatan kompetensi penyelenggara, pengelolaan pengaduan pada tiap unit pelayanan publik baik di pusat maupun daerah.
“Semoga pertemuan ini bisa mendorong kepatuhan pelaksanaan atas saran dan rekomendasi Ombudsman RI kepada para pihak terkait. Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah guna perbaikan pelayanan publik di tiap wilayahnya sebagai upaya mencegah potensi terjadinya mal administrasi,” harapnya.
Pimpinan Pusat Ombudsmen RI Johannes Widjiantoro menyebut, penyerahan penghargaan ini membuktikan bahwa Pemprov Jatim terus berupaya mendorong kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai amanah Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.
Selain itu, penyerahan penghargaan ini menjadi momentum dan sangat penting dimana Ombudsmen sebagai lembaga negara memastikan penyelenggaraan pelayanan publik dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang undangannya di daerah.
“Kami mengapresiasi kepemimpinan Ibu Gubernur yang menjadikan pelayanan publik bisa ditingkatkan. Kami akan mendorong agar penyelenggara di pelayanan publik bisa ditingkatkan termasuk sarana dan prasarana,” ujarnya.
Menurutnya, kehadiran Ombudsmen bisa membantu mempercepat kualitas layanan publik. Karena itu, pihaknya memberikan apresiasi kepada pimpinan dan pegawai yang bertugas pada unit penyelenggaraan layanan publik kategori A dan B sebagai bentuk penghargaan atas komitmen dan kompetensi menyelenggarakan pelayanan publik.
“Kami juga mendorong kepada Pemprov Jatim untuk memanfaatkan hasil kepatuhan tahun 2022 sebagai bahan evaluasi dalam pemenuhan standar pelayanan sesuai amanat UU Nomer 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik,” tutupnya.
Tahun 2022 terdapat empat OPD di lingkungan Pemprov Jatim yang dinilai yakni DPMPTSP, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial Jatim. (bm)
