PETISI.CO
La Nyalla (kanan) menyerahkan bantuan APD dari Yayasan La Nyalla Academia.
PERISTIWA

Ketua DPD RI Minta Presiden Evaluasi Program yang Kurang Tepat

SURABAYA, PETISI.CO – Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Matalitti meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak ragu melakukan evaluasi terhadap program dan kebijakan pemerintah dalam upaya penanggulangan dampak pandemi Covid-19 telah diluncurkan.

Pasalnya, ada beberapa program yang menuai sorotan masyarakat, karena ada yang dirasa kurang tepat, dan ada yang dirasa masih lambat.

Permintaan tersebut, disampaikan La Nyalla di Surabaya usai bertemu dengan sejumlah elemen masyarakat dalam upaya pengawasan dan pemantauan situasi lapangan di beberapa kota dan kabupaten di Jawa Timur (Jatim).

“Saya sengaja tetap turun ke lapangan, untuk melihat sendiri. Karena dari dulu saya tidak percaya kertas-kertas laporan. Saya harus cek dan bertemu masyarakat,” kata La Nyalla dalam siaran persnya di Surabaya, Senin (27/4/2020).

Dijelaskan, program yang paling banyak disorot masyarakat adalah kartu pra-kerja. Program ini sebenarnya sangat tepat dan pas, apabila diterapkan dalam situasi normal. Karena konsep dasar program ini lebih untuk menyiapkan calon angkatan kerja baru, atau untuk mencetak wirausahawan baru.

Namun, program itu menjadi kurang tepat sebagai jurus penanggulangan dampak pandemi Covid-19. Situasi kita berbeda drastis. Dunia usaha banyak yang kolaps, daya beli masyarakat turun, PHK resmi maupun tak resmi, dengan pola karyawan dirumahkan.

“Ada jutaan jumlahnya, orang butuh uang untuk sekedar makan ada di mana-mana, sementara biaya hidup, khususnya di kota dan wilayah urban cukup tinggi. Nah mereka tidak butuh dibelikan modul pelatihan oleh pemerintah, tetapi substitusi atas kehilangan penghasilan karena di PHK atau dirumahkan,” ujarnya.

Karena itu, wajar apabila biaya program kartu pra-kerja dengan total alokasi Rp 20 triliun. Dengan rincian biaya untuk pelatihan online Rp 5,6 triliun. Biaya insentif Rp 13,45 triliun, dan biaya survei Rp 840 miliar.

Hanya komponen biaya insentif saja yang bisa diterima dalam bentuk tunai sebesar Rp 600 ribu per bulan oleh pemegang kartu pra-kerja. Sisanya untuk membayar mitra pemerintah.

“Ini mungkin perlu dievaluasi agar semua dialihkan dulu ke masyarakat. Prioritas kita masyarakat tersubstitusi atas hilangnya mata pencaharian mereka,” tandas orang nomor satu di DPD RI itu.

Apalagi lanjutnya, dana penanggulangan Covid-19 Rp 405,1 triliun yang disediakan pemerintah disebut masih tergolong sangat sedikit dibanding alokasi yang disiapkan sejumlah negara lain. Nah apalagi kalau dirasa sangat terbatas, seharusnya sangat selektif dan efektif penggunaannya.

“Bayangkan biaya survei Rp 800 miliar. Angka ini besar lho kalau  dibelikan beras. Sebaiknya prioritas sekarang masyarakat yang miskin, yang kesulitan untuk makan, harus dijamin bisa makan. Itu dulu,” tutur pendiri Yayasan La Nyalla Academia itu. (bm)

terkait

Disperindag Jatim: Harga Bawang Putih Mulai Turun

redaksi

Tak Ada Perhatian Kades, Warga Desa Bandilan Swadaya Perbaiki Jalan

redaksi

Waspadai Gigitan Nyamuk, Babinsa Sambi Boyolali Dampingi Fogging

redaksi
Open

Close