BONDOWOSO, PETISI.CO – Organisasi Masyarakat (Ormas) Laskar Bintang Sakera (Lhasbira) mengecam keras adanya tensi politik antar elit Pemerintahan di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, yang berpotensi gaduh hingga mengakibatkan terhambatnya pelayanan publik yang seharusnya lebih mementingkan kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut, disampaikan Ketua Lhasbira, Bondowoso, Erfan Lelor yang notabene nya sebagai masyarakat Bondowoso sekaligus pemerhati kebijakan Publik, Sabtu (13/6/2020).
Ia menilai, kisruh yang kerap terjadi dalam birokrasi serta tidak sinkronnya antara Eksekutif dan Legislatif saat ini, justru sangat merugikan masyarakat.
“Selaku Ketua Lhasbira, saya menginginkan semua lini di Kabupaten ini, harus kondusif agar semua kebijakan yang di upayakan Pemerintah, dapat terealisasi dengan maksimal. Jangan lantas ada kendala kecil dijadikan masalah besar dengan mencari kambing hitam seseorang,” jelasnya.
Di samping itu, ia berharap kepada Eksekutif dan Legislatif seharusnya bekerja sama saling bahu-membahu. Bukan malah saling menjatuhkan hanya demi kepentingan pribadi atau antar golongan.
Oleh sebabnya, saya bersama tim lainnya akan berkomitmen ke depan untuk mengawal dan menjaga segala upaya kebijakan Pemerintahan yang sah, dalam upaya lebih memakmurkan masyarakat.
“Perlu saya tegaskan terhadap semua pihak yang mencoba untuk membuat situasi di Bondowoso tidak kondusif, kami pastikan langsung ataupun tidak langsung, akan berhadapan dengan saya. Marilah bekerja dalam menciptakan Kabupaten Bondowoso yang kondusif,” tegas Lelor sapaan akrabnya.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan, bahwa tensi politik yang dianggap hanya demi kepentingan pribadi maupun golongan tersebut, justru akan mengalihkan fokus Pemerintah pada kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bawahannya dengan bekerja tidak maksimal.
“Ini terbukti dengan viralnya video TikTok yang dilakukan oknum kepala OPD Kabupaten Bondowoso dan nyata-nyata telah mencoreng marwah Pemerintahan. Harusnya bekerja keras, malah buat video tidak karuan,” katanya sambil mengimbuhkan, hal seperti itulah yang harus ditindak tegas, bukan malah pernyataan yang arahnya membangun semangat masyarakat yang justru dibesar-besarkan.
“Ini kan salah kaprah. Jadi, saya minta kepada Bupati, untuk bijak dalam mengambil langkah. Yang sifatnya membangun harus didorong dan yang sifatnya merusak seperti oknum kepala OPD dengan TikToknya harus ditindak, jika perlu disanksi seberat mungkin,” pungkasnya. (tif)
