TULUNGAGUNG, PETISI.CO – Di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso diselenggarakan gathering Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Daerah dengan OPD lingkup Pemkab Tulungagung, Senin (21/1/2019). Dengan mengambil tema “Expose Kinerja PD (Perusahaan Daerah) BPR Bank Daerah Tulungagung dan Upaya Pemberdayaan BPR Melalui Sinergitas BPR dengan OPD lingkup Pemkab Tulungagung Dalam Rangka Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017”.
Dengan diselenggarakan gathering ini bertujuan agar dapat mencapai dengan maksimal sehingga PD BPR Bank Daerah Tulungagung dapat tumbuh dan berkembang sejajar dengan BPR besar lainnya. Sehingga dapat berkonsentrasi dalam pembangunan ekonomi di daerah dan bermanfaat dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebagai tulang punggung perekonomian di daerah.
Turut hadir di acara gathering tersebut Plt Bupati Tulungagung, Drs Maryoto Birowo MM, Ketua Perbamida Jawa Timur Bali,Ketua Komisi C DPRD Tulungagung, Ketua Pansus Perda Pengelolaan Keuangan Desa, Direktur Utama PD BPR Bank Daerah Tulungagung, Direksi BPR/ BPRS milik Pemerintah Daerah Jawa Timur Bali, Kepala OPD Lingkup Pemkab Tulungagung beserta Camat se Kabupaten Tulungagung, Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Tulungagung dan tamu undangan lainnya.
Plt Bupati Maryoto saat diwawancara menyampaikan BPR merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemda Kabupaten Tulungagung yang tentunya ingin berkiprah untuk pelayanan kepada masyarakat Tulungagung khususnya dalam bantuan regulasi permodalan keuangan bagi warga masyarakat yang membutuhkan. Oleh karena itu BPR telah meningkatkan aktivitas kinerja yang telah dicapai dengan baik karena miliknya daerah. Apa yang dicapai bisa memberikan kontribusi terhadap PAD, dan sampai saat ini kontribusinya terus meningkat dan signifikan.
“Oleh karena itu untuk bisa mewujudkan itu semua kita harus padu mengenai hasil kerjanya. Melengkapi prasarana dan sarana untuk BPR misalnya membuka cabang di kecamatan kecamatan di wilayah Tulungagung. Peningkatan SDM untuk pelayanan yang gol nya adalah service pelayanan agar menjadi lebih baik dalam bidang perbankan,” ujar Maryoto.
Sementara itu Direktur Utama PD BPR Bank Daerah, Gatot Sugihardjo menyampaikan sesuai perda yang terbit nomor 13 tahun 2018 tentang BPR milik Pemkab itu badan hukumnya dari perusahaan daerah (PD) akan diubah menjadi PT.
“Ini perlu tindak lanjut yang lebih banyak karena perubahan AD ART, legalitas kemenhum dan sebagainya ini kita menindaklanjuti dengan perda yang sudah dibuat. Dengan demikian manajemen akan lebih fleksibel karena dengan perubahan dari PD menjadi PT itu memangkas birokrasi kalau awalnya selalu minta persetujuan dari Dewan dan sebagainya nanti tinggal RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) yang menjadi pemegang kekuasaan tertinggi dengan demikian akan lebih cepat,” ucap Gatot.
Gatot menambahkan, dari segi permodalan yang dulu modal dasar Rp 26 miliar dengan perda yang baru diubah dan kita tambah dengan modal dasarnya Rp 50 miliar. “Sehingga BPR akan lebih leluasa untuk mengembangkan jaringan kantor. Pelayanan lebih cepat dan nasabah menjadi lebih dekat,” tambahnya.
Gatot Sugihardjo melanjutkan sampai saat ini kantor kas ada 13 kecamatan nanti dua tahun ke depan targetnya terpenuhi di 19 kecamatan dan untuk tahun ini kita kembangkan 1 kantor cabang dulu untuk membawahi beberapa kantor kas. Karena untuk membuka kantor cabang perlu investasi dan biaya yang besar,paling tidak untuk Tulungagung diperlukan 3 kantor cabang jadi kita lihat situasi keuangannya.
“Tadi sudah disampaikan BPR Bank Daerah bisa berkontribusi terhadap PAD cukup baik dan setiap tahunnya meningkat. Untuk tahun 2019 akan menargetkan sekitar Rp 2,5 miliar,” pungkasnya. (par)
