PALEMBANG, PETISI.CO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang akan menggelar debat publik paslon Walikota dan Wakil Walikota Palembang tahun 2018, pada 22 Juni 2018.
Demikian dikatakan Komisioner KPU Kota Palembang Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat A. Karim Nasution, Selasa (19/06/18).
Menurutnya, mengenai perihal peran serta keterlibatan media dalam publikasi debat nanti, akan membatasi lembaga penyiaran dan TV lokal serta media lainnya dalam keikutsertaan dalam publikasi.
“Nanti media yang kita ikut sertakan dalam acara debat hanya berjumlah 30 media saja, ya media kalian sering nggak dalam mempublikasihkan pemberitaan di KPU Kota Palembang,” ujarnya.
Mengenai hal tersebut, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Selatan H. Ocktap Riady, SH angkat bicara. Menurutnya, KPU kota Palembang sangat keliru dalam hal membatasi dan memilih-milih media dalam acara debat nanti.
Menurut Ocktap, KPU kota Palembang sangat tidak bijak dalam memberikan keputusan.
“Ini berarti KPU telah menghalang-halangi kerja dari wartawan, seharusnya KPU harus memfasilitasi awak media dalam acara nanti,” tegasnya.
Sedang menurut Lembaga Pemerhati Politik, Forum Demokrasi Sriwijaya (ForDes), Bagindo Togar, kebijakan membatasi jumlah media, memang merupakan hak kelembagaan KPU.
“Akan tetapi yang menjadi pertanyaan, standar atau parameter KPUD dalam menentukan para media yang diperkenankan untuk meliput acara debat Pilkada tersebut, standarnya apa,” tanya Togar.
Lebih lanjut ia mengatakan, di sisi lain para media juga merupakan representasi dan sounder masyarakat yang berpartisipasi dalam event demokrasi Pemilukada.
Togar juga mengingatkan, frekuensi dan durasi tahapan debat tersebut hanya sekali, begitu juga waktu debatnya nanti relatif singkat.
“Wilayah lain sering sekali melakukan acara tersebut, bahkan berkali kali karena frekuensi idealnya harus lebih dari satu kali, lalu kalau seperti ini, pihak siapa yang kelak diuntungkan,” tutup Togar.(rn)
