SURABAYA, PETISI.CO – Kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) dinilai sangat baik dalam menjaga iklim investasi di provinsi ini. Situasi ekonomi, sosial, politik dan keamanan menjadi syarat mutlak masuknya Investor di suatu daerah.
Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Jatim, Kuswanto mengatakan pada tahun 2020, investasi penanaman modal asing (PMA) yang masuk sebesar Rp 22,6 triliun dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp 55,7 triliun. Total investasi mencapai Rp 78,3 triliun.
Total investasi itu, menempatkan provinsi Jatim peringkat ketiga dengan pertumbuhan tertinggi 33,8 persen dibanding tahun 2019. Sedangkan pertumbuhan investasi secara nasional hanya 2,1 persen.
“Investasi PMDN yang masuk ke Jatim tertinggi. Yaitu sebesar Rp 55,7 triliun. Diikuti Jawa Barat Rp 51,4 triliun dan DKI Jakarta Rp 43 triliun,” kata Kuswanto kepada wartawan di Surabaya, Minggu (18/4/2021).
Secara rinci, Kuswanto menyebut investor yang berinvestasi ke Jatim itu berasal dari berbagai negara. Yakni, Singapura Rp 9,8 triliun (43,2 persen), Jepang Rp 4,6 triliun (20,4 persen), Korea Selatan Rp 2,2 triliun (2,2 persen), RRT, Hongkong Rp 1,7 triliun (7,5 persen) dan Amerika Serikat Rp 1,1 triliun (5 persen) serta negara-negara lain Rp 3,3 triliun.
“Pencapaian yang tinggi ini, tentunya karena kemampuan meyakinkan dan memberikan jaminan yang dilakukan oleh Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Bapak Emil elisyanto Dardak, sehingga investasi deras mengalir di Jatim,” jelasnya.
Dari data perkembangan Investasi di Jatim, lanjutnya, memang belum bisa menekan jumlah pengangguran. Hal ini karena adanya krisis ekonomi secara global dan hadirnya pandemi Covid-19, sehingga terbukanya kesempatan kerja dari para investor atau pengusaha baru diikuti munculnya pengangguran baru.
Sektor lapangan usaha yang mengalami kontraksi adalah industri pengolahan 2,06 persen, perdagangan sebesar 5,74 persen, konstruksi sebesar 3,28 persen, transportasi dan pergudangan sebesar 11,16 persen.
“Dapat dibayangkan kalau situasi begini tidak diikuti dengan tingginya investasi di Jatim, dapat dipastikan kemiskinan dan pengangguran akan jauh lebih meningkat,” ujar politisi yang juga Ketua Komisi D DPRD Jatim ini.
Kuswanto yang kali ini sebagai salah seorang anggota Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan pertanggung-jawaban Gubernur Jatim (LKPJ) Akhir Tahun 2020, terkait Investasi sangat berharap kepada gubernur dan wakil gubernur agar PMA yang masuk harus mensejahterakan masyarakat lokal.
Selain itu, mengenai industri pemanfaatan SDM mengutamakan WNI dari daerah sekitar lokasi kegiatan usaha sebagai amanat Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jatim Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penanaman Modal. (bm)
