SURABAYA, PETISI.CO – Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa melantik dan mengambil sumpah jabatan empat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat (22/12/2023) malam.
Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemprov Jatim ini dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 800.1.3.3/6789/204/2023 tanggal 22 Desember 2023.
Keempat pejabat Eselon II yang dilantik yakni Hendro Gunawan sebagai Inspektur Provinsi Jatim, Evy Afianasari sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jatim, Sigit Priyanto sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jatim, dan Dr. dr. Damayanti Tinduh, Sp.KFR, M.S (K) sebagai Wakil Direktur Pendidikan Profesi, Penelitian dan Sumber Daya Manusia RSUD dr Soetomo.
Kepada para pejabat yang baru dilantik, Gubernur Khofifah berpesan untuk cepat beradaptasi dan segera tancap gas menjalankan program kerja yang ada di masing-masing OPD maupun instansinya.
“Selamat menjalankan tugas masing-masing. Hari ini kita harus segera tancap gas dan cepat beradaptasi. Karena semua Kepala OPD adalah penguatan dari seluruh lini terdepan, lokomotif terdepan dari public service yang kita dedikasikan untuk masyarakat, bangsa dan negara,” ujarnya.
Khofifah lantas mendetailkan pesannya kepada masing-masing pejabat yang baru saja dilantik. Seperti Inspektur Provinsi Jatim, ia meminta agar segera berlari kencang. Apalagi, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga telah diserahkan pada Jumat.
“Rekomendasi-rekomendasi dari BPK ini harus betul-betul ditelaah dan dimaksimalkan komitmen dari kita untuk menindak lanjuti. Kemudian segera koordinasikan dengan OPD-OPD dan juga kabupaten/kota,” katanya.
Khofifah menegaskan, bahwa pemeriksaan dan rekomendasi ini ‘mahkotanya’ ada pada tindak lanjutnya. Untuk itu, menindaklanjuti rekomendasi BPK menjadi sangat penting. Apalagi tahun lalu kita 38 kab/kota se Jatim dan provinsi semuanya sudah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” ucapnya.
Menurutnya, pelantikan ini merupakan bagian dari kebutuhan organisasi agar roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Hal ini karena ada beberapa Kepala OPD yang telah memasuki masa purna tugas maupun yang beralih ke jabatan fungsional.
“Yang berbeda ini Inspektorat, harus dengan rekomendasi Kemendagri jadi harus melalui Irjen Kemendagri. Jadi kalau yang lain prosesnya cukup sampai KASN, tapi untuk inspektorat ini tidak cukup KASN tapi juga harus ada rekomendasi dari Kemendagri,” jelasnya.
Turut hadir, Kepala Kanreg II BKN Surabaya Mohammad Ridwan, Ketua Pansel Prof. Mohammad Nuh, Anggota Pansel Prof. M. Masud Sa’id, para Asisten Sekdaprov Jatim, para Staf Ahli Gubernur, serta para pejabat Eselon II di lingkungan Pemprov Jatim. (bm)
