SURABAYA, PETISI.CO – Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa berharap kehadiran Abul Chair dapat terus membangun partnership dengan jajaran Pemprov Jatim. Bukan hanya dengan Inspektorat Pemprov, namun juga kabupaten/kota se-Jatim.
Harapan tersebut, disampaikan Khofifah pada pelantikan Kepala Perwakilan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Provinsi Jatim Abul Chair di Gedung Negara Grahadi, Jumat (13/1/2023).
Sebelumnya, Abul Chair merupakan Direktur Investigasi I BPKP. Abul Chair dilantik berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh Nomor KP. 01.03/Kep_523/K/SU/2022 tanggal 23 Desember 2022. Abul Chair resmi menggantikan Alexander Rubi Satyoadi.
Khofifah menjelaskan perlunya intervensi bersama sehingga dampak pembangunan dapat berjalan maksimal karena memang sudah satu garis dengan kebijakan tingkat nasional. Antara lain, mengusulkan pengadaan alat mesin pertanian (alsintan) berupa dryer dan rice milling unit atau RMU bagi para petani.
Sebab, selama ini belum ada rumusan alokasi pengadaan dua peralatan pengubah beras medium menjadi premium tersebut. Sehingga, Khofifah memperkirakan kehilangan 3,2 juta ton beras karena gagal giling atau hampir 10 persen total 32 juta ton produksi beras di Indonesia.
Apalagi Jatim merupakan lumbung pangan nasional dan selama tiga tahun berturut-turut produksi gabah kering giling (GKG) dan beras tertinggi secara nasional. Sedangkan jika dihitung produksi 9,8 juta ton beras di Jatim, sekitar 1 juta ton produksi hilang.
“Keberadaan peralatan ini mampu menekan angka gagal giling hingga 9-11 persen. Kalau kita ambil average berarti 10 persen loss karena dipanen secara manual,” ujarnya.
Namun hingga saat ini petani belum mendapatkan akses pinjaman modal dari pemerintah. Hal tersebut berbeda dengan petani sawit.
Sebab, pengadaan alat tersebut belum masuk dalam perumusan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). “Kami ingin mereka bisa mendapat pinjaman dengan periode empat tahun untuk pengadaan alsintan,” tuturnya.
Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Salamat Simanullang mengapresiasi kerja sama antara Pemprov dan BKP Jatim selama ini.
Dia meminta Abul Chair agar segera melakukan koordinasi dengan Pemprov Jatim maupun kab/kota di Jatim. Saat ini BPKP tengah merumuskan agenda prioritas pengawasan 2023 sesuai arahan presiden.
“Program ini, berupa 90 topik pengawasan dan diharapkan bisa menjadi referensi pengawasan di Jatim sehingga terkoneksi dengan pengawasan secara nasional,” ujarnya.
Demikian pula berdasarkan hasil evaluasi Kemenpan-RB bahwa salah satu permasalahan krusial adalah aspek perencanaan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang dinilai masih tidak sinkron.
BPKP kemudian berupaya melakukan akomodasi terhadap kedua permasalahan tersebut. Oleh karena itu pada tahun 2023 ini, BPKP akan melakukan pengawasan terkait pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
“Dengan dua kondisi tadi, kami coba melakukan pengawasan pada perencanaannya atau evaluasi perencanaan,” kata Salamat. (bm)
