TULUNGAGUNG, PETISI.CO – Laporan pertanggungjawaban (LPJ) bagi BUMDes-BUMDes se Kabupaten Tulungagung yang belum melaporkan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) telah ditargetkan pada akhir bulan April 2021 agar terselesaikan.
LPJ tersebut terkait pengelolaan kegiatan dan pengelolaan BUMDes selama satu tahun yang difasilitasi Pemerintah Desa melalui musyawarah Desa di akhir tahun 2020.
Hari ini, pencapaian terkumpulnya LPJ BUMDes se Kabupaten Tulungagung sudah selesai 100% sesuai yang ditargetkan DPMD bahwa harus selesai pada akhir bulan April 2021.
Dengan sudah terselesainya laporan dan terkumpulnya LPJ BUMDes ke DPMD yang selanjutnya akan dilakukan evaluasi.
“Ini sesuai target kita, bahwa di bulan April kita targetkan. Alhamdulillah sudah 100% terkumpul dan terakhir hari ini Bandung,” ungkap Wahyu Yuniarko selaku Kabid Ketahanan Ekonomi dan Lingkungan, DPMD Tulungagung.
Menurut Wahyu, setelah terkumpulnya laporan pertanggungjawaban BUMDes di DPMD, pihaknya bersama tim akan melakukan koreksi evaluasi serta rekapitulasi. Setelah itu akan dilaporkan ke pihak masing-masing Kecamatan. Dengan demikian, Kecamatan nantinya memiliki data base perihal potensi yang ada di setiap BUMDes tersebut.
“Dan nanti akan segera ditindaklanjuti, karena Pak Camat juga sebagai pembina BUMDes harus tahu kondisi real di lapangan itu seperti apa,” imbuhnya melengkapi.
Lanjut Wahyu, dalam evaluasi pada LPJ yang sudah terkumpul diperkirakan memakan waktu sekitar satu bulan.
“Minimal satu bulan untuk evaluasi, karena ada sebanyak 257 Desa,” jelasnya, Senin (26/4/2021) sore saat dibruang kerjanya.
Dalam kesempatannya, Wahyu juga menyampaikan, bahwa tahun 2021 ini pihaknya telah mentargetkan bagi pengurus BUMDes tidak lagi/terakhir menjadi relawan. Diharapkannya, pengurus BUMDes kedepan akan bisa mendapatkan gaji dari hasil BUMDes tersebut.
“Tahun ini pengurus BUMDes terakhir menjadi relawan, jadi harus auto gajian. Berapapun besarannya mereka harus gajian, harus memberikan pendapatan asli desa,” tegasnya.
Menurut Wahyu, keberhasilan BUMDes bisa berjalan atau tidak nantinya bisa dilihat dengan salah satunya memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli Desa (PAD).
“Terus berikutnya, BUMDes itu harus bisa menangkap peluang per hari ini. Karena PBB sudah diluncurkan sehingga menjadi peluang BUMDes bisa jadi mitra bagi pemerintah Desa kaitannya dengan pembayaran PBB,” sambungnya menandaskan.
Ditambahkannya, peluang BUMDes tidak hanya menerima pembayaran PBB saja, namun, BUMDes juga sudah bekerja sama dengan Samsat juga pihak bank untuk mempermudah pelayanan masyarakat wajib pajak dan lainnya.
“Jadi masyarakat desa tidak perlu ke kota sehingga cukup di desa itu sudah terlayani oleh BUMDes apapun kebutuhan masyarakat. Itu peluang-peluangnya,” pungkasnya.(par)
