BLITAR, PETISI.CO – Puluhan anggota LSM Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI) yang dipimpin, Joko Prasetyo SH, Senin (25/04/2021) mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Blitar di Kanigoro.
Kedatangan mereka untuk menanyakan kinerja dewan selama ini yang tidak harmonis hubungan kerjanya dengan pemerintah sejak kepemimpinan kepala daerah yang baru.
Hal ini terbukti sampai sidang paripurna DPRD Kabupaten Blitar untuk penandatanganan RPJMD sempat tertunda beberapa kali. Padahal masyarakat Kabupaten Blitar ingin secepatnya menikmati misi dan visi bupati yang baru.
Karena kedatangan GPI tidak ada satu pun anggota dewan, maka GPI hanya melakukan orasi di depan Gedung DPRD Kabupaten Blitar.
Joko Prasetyo SH, Ketua GPI usai melakukan orasi kepada wartawan mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi terhadap kepala daerah dalam hal ini wakil Bupati Blitar yang kemarin melalui unggahan dari salah satu teman media kita menyampaikan memberikan masukan akan memberikan ruang kepada kehidupan demokrasi dari pada GPI di dalam menyampaikan aspirasi.
“Kami acungi jempol artinya tidak ada lagi tekanan-tekanan dari pihak-pihak yang tidak ingin kami menyampaikan aspirasi untuk kebaikan masyarakat kita,” kata Joko.
Lebih lanjut Joko Prasetyo SH menjelaskan, tujuan kami hari ini datang ke Ketua DPRD Kabupaten Blitar akan menagih atau memberikan masukan kepada DPRD bahwasanya, DPRD tidak hanya bertugas sebagai panitia penganggaran, legislasi atau pembuat undang-undang tetapi juga melakukan fungsi control.
Fungsi control ini yang sebenarnya akan kami tanyakan kepada dewan, gimana sebenarnya kinerja dewan kok tidak bisa sejalan dengan kinerja pemerintah aparatur khususnya teknokrat maupun birokrat di Kabupaten Blitar.
‘Karena nampaknya di sini komunikasi antara pejabat baru kepala daerah yang baru dengan teknokrat birokrat dengan DPRD ini kayaknya kurang harmonis kalau tidak ada keharmonisan di antara lembaga ini maka masyarakat Kabupaten Blitar akan tertunda untuk menikmati hasil-hasil pembangunan dari pada kinerja pemerintah daerah sekarang,” jelasnya.
Joko menambahkan, adanya kegiatan aksi kami yang kemarin ditandingi oleh salah satu ormas, kami mengacungi jempol kepada Kapolres Blitar yang mencegah salah satu kelompok dan menjamin tidak akan datang kembali ke lokasi kegiatan ini kami mengapresiasi adanya upaya-upaya pencegahan preventif terhadap kegiatan yang berada di Blitar.
“Tapi apabila ini tidak dilakukan atau tidak ditindak lanjuti oleh pemerintah daerah maka bisa juga konflik potensi konflik atau kerawanan konflik yang akan datang itu bisa terjadi kami sudah punya fakta punya data adanya pihak-pihak yang melakukan provokasi atas kegiatan-kegiatan yang kami lakukan,” pungkasnya. (min)