KEDIRI, PETISI.CO – Massa Ikatan Pemuda Kediri (IPK) melakukan aksi demo di depan Kantor Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang ada di Jalan Jaksa Agung Suprapto Mojoroto Kota Kediri guna menuntut ditiadakannya biaya – biaya tak terduga SMK/SMA yang menyusahkan masyarakat, Jumat (13/7/2018).
Supriyo SH selaku koordinator aksi mengatakan bahwa sistem pendaftaran online melalui PPDB yang telah diberlakukan tidak memiliki aturan yang jelas terkait prosedural pendaftaran, anggaran maupun penerimaan siswa. Akibatnya di dalam pelaksanaan banyak yang bermain uang agar bisa masuk di sekolah favorit.
“Dengan ketiadaan aturan itu mereka bermain. Ahirnya orang tua yang tidak berkecukupan tidak memiliki akses. Buktinya anak – anak kita yang mempunyai nilai diatas rata – rata mempunyai prestasi justru malah tidak diterima di sekolah – sekolah favorit. Malah anak anak yang dari luar daerah yang nilainya tidak baik malah diterima,” jelas Priyo.
Laki – laki yang sehari – hari menjadi advokat tersebut juga mengatakan dengan gamblang bahwa di dalam sistem PPDB terdapat pungutan liar yang menyusahkan masyarakat.
“Kita paham ada isu uang disana. Makanya kita kesini juga bertanya apa itu uang gedung? kalau dasar terbitnya aturan memang untuk pemeliharaan gedung itu nanti akan terjadi doubel RAB tidak? karena yang saya tahu dari provinsi juga ada uang pemeliharaan gedung,” terangnya.
Priyo juga menyoroti terkait adanya iuran sukarela komite yang seharusnya tidak terus menerus dimintai. “Dasarnya apa? Dibuat apa? Sampai sekarang kita semua kan tidak tahu. Yang ada orang tua hanya di getok ada pembayaran PPDB, uang gedung hingga uang masuk yang dasarnya hanya kedok daripada pungutan liar,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut Kepala Cabang Dinas Pendidika Provinsi Jawa Timur Trisilo Budi P mengatakan terkait beberapa pembayaran dirinya akan menindak lanjuti temuan itu. Namun, dirinya mengaku pada dasarnya untuk operasional sekolah memang dibutuhkan dana yang cukup besar.
“Pada dasarnya untuk menciptakan siswa yang berkualitas, pandai dibutuhkan dana yang cukup besar salah satu contoh yang utama yaitu guru harus yang berkualitas dan hal itu membutuhkan dana yang cukup besar,” ungkapnya.
Lebih lanjut mengenai uang gedung Trisilo mengatakan akan membicarakan hal tersebut dengan sekolah – sekolah terkait. Ia berharap nantinya akan ada kesepakatan ditiadakannya uang gedung tersebut.
“Saya juga siap menindak lanjuti terkait uang gedung. Nantinya saya upayakan untuk uang gedung ditiadakan atau dengan kesepakatan bersama tidak ada paksaan,” tegasnya.
Sedangkan apabila memang dutemukan adanya pungutan liar nantinya pihaknya akan memberikan sanksi kepada pihak terkait dalam hal ini kepala sekolah.(bay)
