SURABAYA, PETISI.CO – Bertempat di halaman kantor DPRD Kota Surabaya jalan Yos Sudarso, sejumlah massa tergabung dalam Forum Analisis (FASIS) Surabaya dan Aliansi Korban Surat Ijo (AKSI) Surabaya menggelar demo, Kamis (11/01/2024) pagi.
Mereka menyampaikan aspirasinya ‘Mosi Tidak Percaya’ kepada para wakil rakyat atas Rancangan peraturan daerah (Raperda) yang telah disahkan menjadi Perda No.7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
“Kami mendatangi kantor DPRD Kota Surabaya pada hari ini untuk menyampaikan sikap protes,” kata Ketua AKSI Surabaya Saleh Alhasni ketika ditemui usai demo, Kamis (11/01/2024) pagi.
Saleh mengatakan, sikap protes yang disampaikan adalah ‘Mosi Tidak Percaya’ kepada seluruh anggota DPRD Kota Surabaya periode 2019-2024.
“Terkait proses pembentukan dan penyusunan Perda No.7 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini,” ucapnya.
Menurut Soleh, perda tersebut pada waktu pembahasan masih berupa Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tidak mencantumkan Peraturan Perintah (PP) No.18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah.
“Ketika digedok tiba-tiba muncul PP No.18 tahun 2021, berarti waktu bahas tidak ada PP-nya dan saya punya buktinya,” ungkapnya.
Meskipun terlanjur sudah digedok, pihaknya mengajukan permohonan kepada gubenur Jawa timur untuk melakukan peninjauan atau evaluasi.
“Itupun tidak dilanjuti evaluasinya,” keluh Saleh.
Oleh karena itu, pihaknya menolak dengan tegas Perda No.7 tahun 2023 meskipun sudah digedok.
“Kami menolak dengan tegas atas terbitnya Perda Kota Surabaya No.7 tahun 2023 ini,” tandasnya.
Sementara itu, massa aksi demo juga mengirimkan surat ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Surabaya dan Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Surabaya, setelah itu mendapatkan pengawalan ketat dari pihak kepolisian ketika membubarkan diri. (riz)
