BLITAR, PETISI.CO – Terkait dana hibah dari Kementerian PUPR sebesar Rp 229 miliar yang informasinya untuk 14 titik pembangunan infrastruktur jalan raya di Blitar Selatan ternyata hoaxs.
Sebelumnya Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI) sudah pernah melakukan aksi tentang berita hoaxs ini untuk diusut tuntas terhadap pejabat yang melakukan berita hoaxs beberapa hari lalu. Namun nampaknya kasus ini jalan di tempat, sehingga hari ini Senin (06/06/2022) GPI melakukan aksi lagi bersama ratusan massa di depan Gedung DPRD dan Kantor Pemerintah Kabupaten Blitar.
Joko Prasetyo SH, Ketua GPI sekaligus kordinator aksi dalam orasinya menyampaikan, pejabat Pemerintah Kabupaten Blitar yang membuat berita hoaxs harus diusut tuntas dan diadili.
“Berita hoaxs terlanjur membuat masyarakat khususnya Blitar selatan senang bahwa jalan-jalan yang selama ini rusak parah akan dibangun dengan anggaran hibah dari Kementerian PUPR sebesar Rp 229 miliar dan tahap kedua Rp 319 miliar, ternyata informasi itu hoaxs,” kata Joko.
Lebih lanjut Joko Prasetyo SH menjelaskan, berita hoaxs tersebut selain mengecewakan masyarakat Blitar, juga seakan akan Pemkab Blitar menunjukkan keberhasilannya ke daerah lain bahkan tingkat nasional mengenai kepemimpinan dan kemampuannya untuk membangun infrastruktur di Kabupaten Blitar. “Padahal semua itu hanyalah hoaxs,” jelas Joko.
GPI dan masyarakat yang melakukan aksi juga menuntut untuk dibubarkannya Team Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (TPPID). Karena tim itu hanyalah menghambur-hamburkan anggaran daerah dan hasilnya tidak ada sama sekali,” imbuhnya.
Aksi GPI yang digelar di depan Gedung DPRD Kabupaten Blitar hampir ricuh karena massa GPI tidak diijinkan masuk Kantor DPRD. Akhirnya perwakilan GPI diterima oleh DPRD.
Sampai berita ini di turunkan perundingan antara perwakilan GPI yang dipimpin Joko Prasetyo SH dengan Anggota DPRD masih berjalan alot dan belum diketahui hasil kesepakatan. (min)
