SURABAYA, PETISI.CO – Tertarik ingin membedah potensi korupsi dalam pengelolaan anggaranKomisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur (Jatim) dan KPU di 38 Kota/Kabupaten se Jatim, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jatim akan menggelar Forum Group Discussion (FGD) di Surabaya, 3 Agustus 2024 mendatang.
Ketua MAKI Korwil Jatim, Heru Satriyo menyampaikan FGD ini dilaksanakan untuk membedah anggaran KPU Jatim dan Kabupaten/Kota. Hal ini menjadi penting, karena MAKI Jatim sudah menemukan bukti awal bagaimana dugaan pola permainan penyelewengan anggaran di tubuh KPU.
“Kami ingin memberikan warning kepada KPU. FGD ini menjadi sarana untuk melibatkan peran aktif masyarakat Jatim untuk bersama sama memantau aplikasi penggunaan anggaran yang sudah dan akan dilaksanakan KPU Jatim dan KPU di 38 Kota/Kabupaten se Jatim,” ujarnya.
MAKI Jatim sendiri sudah melaporkan dugaan gratifikasi dalam bentuk cash back, suap dan dugaan korupsi dalam pengelolaan anggaran di KPU Jatim dan KPU di 38 Kab/Kota se Jatim.
“Dalam analisa kami, ternyata penyelewengan anggaran sudah menjadi budaya dan harus dikubur dalam dalam,” ucapnya.
Pernyataan Heru tersebut, tidak berlebihan. Karena saat ini Komisi II DPR RI juga sedang membedah pertanggung jawaban anggaran KPU RI serta sudah menemukan beberapa potensi dugaan penyelewengan anggaran pasca kasus asusila Ketua KPU RI yang sudah diberhentikan dengan tidak hornat.
”Kadang kita ini bingung, bagaimana pergerakan berbasis pemanfaatan anggaran itu menjadikan seolah-olah KPU merupakan lembaga yang baru melaksanakan pesta demokrasi. Kami masih melihat konstruksi anggaran KPU yang berbasis dan linier dengan embel embel Pandemi Covid 19, gak masuk akal,” paparnya.
Karena itu, dalam FGD nanti, MAKI Jatim akan mengundang narasumber dan pembicara yang kompeten. Yaitu, perwakilan DKPP Pusat, Ketua/anggota Komisi II DPR Pusat, Kajati Jatim (Aspidsus/Aswas Kejati Jatim), Ketua MAKI Korwil Jatim dan perwakilan KPU Pusat/Jatim.
Selain itu, MAKI Jatim akan mengundang jajaran media yang tergabung dalam Pokja Joko Dolog, PWI Jatim, Pokja Grahadi dan Pokja DPRD Jatim, perwakilan Senat Mahasiswa dan BEM masing masing Kampus se Jatim, praktisi hukum dan pegiat anti korupsi lainnya. (bm)
