SIDOARJO, PETISI.CO – Pendangkalan saluran air di sejumlah titik terutama di kawasan langganan banjir di Tanggulangin khususnya di Desa Kedungbanteng dan Banjarasri menjadi sorotan anggota Fraksi PKB DPRD Jawa Timur dapil Sidoarjo. Ia mendesak Pemkab Sidoarjo untuk lakukan menormalisasi saluran, di antaranya dengan cara melakukan pengerukan, penyediaan pompa air dan pembuatan sistem drainase tertutup. Karena saat ini sudah memasuki musim kemarau sehingga pekerjaan dinilai lebih mudah dilakukan.
Anggota Fraksi PKB DPRD Jawa Timur dapil Sidoarjo, Achmad Amir Aslichin berharap agar Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBMSDA) tanggap untuk lakukan normalisasi sungai. Musim kemarau jadi waktu yang tepat untuk memaksimalkan kegiatan normalisasi di sejumlah sungai. “Harus dikebut jangan tunggu banjir lagi,” katanya.
Menurut bakal calon bupati Sidoarjo ini, Dinas PUBMSDA harus bisa melihat kondisi sungai yang jadi prioritas untuk dinormalisasi. Seperti di kawasan Tanggulangin timur. Di daerah itu kondisinya lebih rendah. Sehingga sempat terendam air karena hujan deras dan sungai dangkal. Lamanya air surut di Desa Kedungbanteng dan Banjarasri harus dicarikan solusi.
“Salah satunya normalisasi sungai di kawasan sekitar,” ucap mantan Ketua Fraksi PKB dan Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo itu.
Banjir di Desa Kedungbanteng dan Banjarasri, ujar Mas Iin, harus diketahui penyebab utamanya. Selain normalisasi sungai, Pemkab Sidoarjo juga harus memiliki langkah lain. Misalnya upaya penyedotan air karena kondisi kawasan banjir yang rendah. Penyediaan pompa air harus diutamakan dipasang di titik rawan banjir itu. Sehingga, jika terjadi hujan deras petugas sudah tanggap untuk mengantisipasi.
Di sisi lain pembuatan sistem drainase tertutup juga bisa jadi solusi. Harapannya agar tidak ada lagi daerah yang terimbas banjir gara-gara air pasang. “Banjir di Tanggulangin harus jadi perhatian serius jangan sampai terulang,” terangnya.
Mas Iin panggilan akrabnya menegaskan, master plan penanggulangan banjir yang sudah dibuat oleh Bappeda harus dijadikan acuan Dinas PUBMSDA untuk merencanakan kegiatannya. “Jangan gak sinkron dan jalan sendiri-sendiri lagi,” keluhnya.
Pemanfaatan alat berat untuk pengerukan sungai, imbuhnya, harus diterjunkan di sejumlah titik. Jika diperlukan, normalisasi bisa dilakukan mulai hulu hingga hilir sungai. “Harus maksimal karena jika hujan deras air sungai dikhawatirkan meluap,” tegasnya.
Kegiatan Dinas PUBMSDA selain fokus perbaikan jalan rusak, harus fokus penanggulangan banjir. “Jadi tolong hindari penganggaran kegiatan yang tidak berdampak positif pada perbaikan jalan rusak maupun penanggulangan banjir,” tegasnya.
Alumnus Universitas Airlangga ini juga meminta agar pembersihan drainase di pinggir jalan dilakukan dengan masif. Penyumbatan saluran bisa akibatkan genangan dan berpotensi merusak jalan. Masyarakat juga harus peduli dengan lingkungan masing-masing. “Dinas pasti sudah tahu mana saja kawasan yang genangan airnya lama surutnya. Lha itu harus dicari akar masalahnya,” harapnya. (try)
