Trenggalek, petisi.co – Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin menyiapkan lahan untuk rencana pembangunan Sekolah Rakyat.
Lahan tersebut berada di sekitar pasar basah. Awalnya, Sekolah Rakyat di Trenggalek direncanakan dibangun di kawasan Dilem Wilis, Kecamatan Bendungan. Namun dikarenakan kendala perizinan, lokasi pembangunan sekolah ini mengalami perubahan.
Lahan di sekitar pasar basah atau bersebelahan dengan tanah yang dihibahkan kepada Kejaksaan Negeri Trenggalek, di ajukan untuk program pendidikan gratis anak tidak mampu itu.
Proses rekrutmen tengah berlangsung, sementara sambil menunggu dibangun, BLK Trenggalek disiapkan Bupati Trenggalek untuk proses pembelajaran Sekolah Rakyat nantinya.
Saat ini pengosongan dan pembersihan tengah dilakukan, pasalnya tempat ini digunakan untuk kantor Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Perinaker). Sementara waktu, karena digunakan untuk proses pembelajaran Sekolah Rakyat, Dinas Perinaker menempati aula Dinas Pekerjaan Umum.
Sekolah Rakyat sendiri merupakan salah satu program prioritas Presiden RI, Prabowo Subianto. Tujuannya tentu untuk memberikan akses pendidikan berkualitas dan keterampilan hidup bagi anak kurang mampu, sehingga dapat memutus rantai kemiskinan.
Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin usai mengikuti Sidang Paripurna DPRD menerangkan, “Sekolah rakyat nanti bertempat di sebelah pasar basah, berhimpitan kemarin dengan tanah yang kita hibahkan dengan Kejaksaan. Luasnya sekitar 7 hektar,” jelasnya, Selasa (8/7/2025).
Kemudian yang sekolah di sana, sambungnya menambahkan, sesuai dengan arahan dari Pak Presiden tentu dari mereka warga miskin. “Nanti kita buka roumble SD, SMP dan juga SMA. Sementara ini proses pembelajaran akan kita laksanakan di BLK. Dan kurikulumnya nanti akan fleksibel kurikulum,” imbuh Mas Ipin.
Jadi kayak mengambil kredit semester, kayak begitu. Masuknya tidak harus di masa pembelajaran Bulan Juni/Juli ini nanti. Sekaligus akan menjawab terkait dengan putus sekolah. Karena putus sekolah itu ada yang bukan karena apa, tetapi mereka menunggu bekerja. Lulus SMP tidak mau melanjutkan SMA, kemudian mau masuk sudah telat. Kalau SR masuk di bulan apa saja itu bisa, asalkan dari warga miskin. “Ini kemarin arahan dari Pak Presiden,” timpalnya.
Masih menurut kepala daerah muda itu, sekolah reguler tidak perlu takut tidak dapat murid, karena tidak semua orang nanti bisa sekolah di situ. Hanya yang betul-betul di Desil I dan II. “Tahun ini kita sudah mulai melakukan penjaringan, tapi nanti arahan untuk sudah berjalan atau belum, kita menunggu pusat. Yang penting pusat suruh siapkan dan kita laksanakan,” tegasnya.
Coba main ke BLK kita di Dinas Perindustrian dan Tenaga kerja, sudah mulai dikosongkan. Dinas Perindustrian nanti geser ke kantor PU.
“Jadi pembelajaran awal sembari menunggu dibangunnya sekolah rakyat nanti, sudah bisa selesai. Karena kita nanti masih punya kewajiban untuk tanah yang disiapkan itu sudah harus siap bangun. Artinya kita sudah melakukan pengurugkan karena sebagian besar masih tanah basah atau tanah sawah,” tutupnya. (par)
