BONDOWOSO, PETISI.CO – Kabar gembira, angka stunting di Kabupaten Bondowoso menurun. Hal ini diungkapkan oleh Bupati Bondowoso, Salwa Arifin, saat memberikan sambutan pada acara ‘Rembug Stunting’ di Pendopo Kabupaten, Rabu (24/3/2021).
Menurutnya, berdasarkan data hasil bulan timbang per bulan Agustus 2020, angka stunting di Bondowoso berada pada angka 12,3 persen. Angka tersebut turun dibanding sebelumnya pada 2018, yaitu 38 persen berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas).
“Ini menunjukkan adanya penurunan pravelensi stunting sebesar 18,4 %,” ujarnya.
Bupati juga mengatakan, bahwa 4 persen dari target yang di tentukan dalam setahun sebesar 10,66 persen dalam dua tahun, yakni tahun 2019 dan 2020.
“Prevalensi stunting di Bondowoso sudah menunjukkan penurunan yang sangat signifikan,” kata orang nomor satu di Bondowoso itu.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Bondowoso, dr. Mohammad Imron, menerangkan, dengan penurunan angka tersebut, maka peringkat Bondowoso sebagai wilayah tertinggi angka stunting di Jawa Timur juga turun.
“Kalau sampai tahun 2022 kita masih empat atau lima tertinggi di Jatim jika pakai data Riskesdas. Tapi kalau data bulan timbang, kita nomor tujuh atau delapan” terang dr. Mohammad Imron.
Dijelaskan pula, sejak tahun 2018 lalu Kabupaten Bondowoso masuk dalam 100 lokasi fokus dalam penanganan stunting karena jumlah penderitanya sangat tinggi.
“Jadi pada saat itu sekitar 38,2 persen,” ucapnya.
Sejak saat itu, Pemkab Bondowoso bekerja keras untuk menurunkan angka stunting tiap tahunnya melalui program pencegahan dan penanggulangan.
Inipun bukan hanya tanggung jawab Dinkes, akan tetapi di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait juga bertanggung jawab secara keseluruhan.
”Kita ingin ada komitmen dari semua pihak stakeholde, karena ini keterlibatan semua pihak. Termasuk sampai pemanfaatan alokasi Dana Desa,” tegasnya.
Lebih lanjut ia menyebutkan, pada tahun 2022 nanti kita telah menganalisa 17 desa yang menjadi lokasi fokus penangangan stunting.
“Ini kita lakukan untuk terus menurunkan angka stunting,” cetusnya.
Masyarakat di imbau untuk pro aktif membantu program pemerintah. Bagi balita yang diketahui kekurangan gizi, maka wajib diberikan pemberian makanan tambahan (PMT) yang cukup.
” Ketika ada kasus balita stunting di desa, maka peran dari pemerintah desa dengan anggaran desa itu apa,” tandasnya.
Untuk diketahui, acara tersebut menghadirkan pihak Forum Koordinasi Perangkat Daerah (Forkopimda), OPD teekait, Camat serta Kepala Desa. (tif)
