SURABAYA, PETISI.CO – Kemajuan teknologi yang begitu pesat perlu dibarengi dengan literasi digital dari masyarakat sebagai penggunanya. Oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) meluncurkan empat modul literasi digital di Surabaya, Jumat (16/4/2021).
Peluncuran empat Modul Literasi Digital itu dilakukan oleh Menteri Kominfo RI Johnny G Plate digelar secara daring dan luring, serta berlangsung secara bersamaan di lima kota sekaligus, yaitu Surabaya, Aceh, Tangerang Selatan, Lampung, dan Yogyakarta.
“Di tahun 2021 ini, Kementerian Kominfo mencanangkan gerakan literasi digital untuk 12,4 juta rakyat di 34 provinsi, dan ini merupakan gerakan besar untuk memberikan literasi digital di masyarakat kita,” kata Johnny kepada wartawan usai peluncuran.
Keempat modul literasi digital itu disusun oleh Jaringan Pegiat Literasi Digital (Japelidi) dari berbagai perguruan tinggi Indonesia bersama dengan Tim Literasi Digital Kementerian Kominfo dan juga melibatkan para pegiat literasi digital GNLD Siberkreasi.
Empat acuan dalam penyusunan kurikulum literasi digital meliputi Digital Skills, Digital Safety, Digital Safety, dan Digital Culture. Sedangkan tiga kerangka dalam menyusun program untuk komponen masyarakat, yaitu Digital Society, Digital Economy, dan Digital Government.
Diharapkan, keempat modul ini dapat menjadi referensi untuk meningkatkan partisipasi digital masyarakat, mendorong pengembangan ilmu pengetahuan masyarakat di bidang TIK dan digital, mendorong tingkat kecakapan transformasi digital dalam pemanfaatan teknologi baru.
Menurut Menkominfo, selain mewujudkan masyarakat yang melek dan bijak akan pemanfaatan teknologi, diharapkan literasi digital mampu mendorong puluhan juta UMKM Indonesia untuk terjun ke ruang digital.
“Sebanyak 64 juta UMKM nasional kita mengambil bagian on boarding menjadi UMKM digital. Diharapkan, di akhir tahun 2024, setengahnya sudah memanfaatkan ruang digital. Ini harus dikuasai,” ujarnya.
Langkah (literasi digital) ini, lanjutnya, harus berkesinambungan. Harapannya dalam empat tahun ke depan kita bisa memberikan pelatihan ini untuk 100 juta masyarakat.
“Namun, diperlukan kerja sama erat, perlu ada relasi payung hukum yang memadai untuk mengelola lebih baik, efisien dan produktif untuk masyarakat,” ucap menteri asal Partai NasDem ini. (bm)
