MOJOKERTO, PETISI.CO – Bupati Mojokerto Hj Ikfina Fatmawati membuka acara Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Mojokerto dalam rangka penyusunan RKPD tahun 2023 sekaligus melaunching aplikasi Call 112 Surya Mojo, Selasa (29/03/2022) di Pendopo Grahamajatama Pemkab Mojokerto.
Kepala Bappeda Kabupaten Mojokerto, Drs Bambang Eko Wahyudi selaku panitia menyampaikan Musrenbang kali dengan tema “Transformasi Ekonomi Yang Berkelanjutan dan Inklusif Melalui Pemerataan Pembangunan dan Peningkatan Kualitas SDM” dilaksanakan melalui serangkaian proses panjang diawali dengan Musrenbang desa, Musrenbang kecamatan tahun 2022 dilanjut dengan forum konsultasi publik dan rancangan awal RKPD Kabupaten Mojokerto untuk tahun 2023.
Selanjutnya pencapaian pembangunan mikro sosial ekonomi tahun 2021 mengalami pertumbuhan positif sebesar 4,2% yang sebelumnya pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 19%.
Angka pertumbuhan ini lebih tinggi dari angka pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang berada pada angka 3,57% dan pertumbuhan ekonomi kabupaten Mojokerto tahun 2021 pada angka 3,69 %.
Satu sisi produksi di dominasi lapangan usaha industri dengan angka 55,77% dari sisi pengeluaran didominasi oleh komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 54,98%.
Perekonomian Kabupaten Mojokerto 2021 yang diukur berdasarkan produk domestik regional bruto PDRB atas dasar harga berlaku mencapai 87 miliar.
Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentasenya adalah sektor industri pengolahan sebesar 1,75% poin sementara yang mengalami penurunan adalah sektor jasa yaitu 0,405% poin dari sektor pertanian sebesar 1,209% poin indeks, capaian indeks rasio kabupaten Mojokerto tahun 2021 mencapai angka 0,294 capaian ini lebih baik dari tahun 2020 di angka 0,325 indeks gini rasio tahun 2021 lebih baik di banding capean index gini provinsi 0,374 dan nasional 0,381 indeks pembangunan manusia IPM kabupaten Mojokerto pada tahun 2022 mencapai 4,5 meningkat dari tahun 2020 sebesar 73,83 guna peningkatan pertumbuhan IPM Tahun 2022 kita akan bersinergi dan bekerja maksimal dalam mensukseskan pelaksanaan Musrenbang untuk tahun 2023,” ungkap Bambang.
Dalam acara yang sama bupati Mojokerto Hj Ikfina Fatmawati menyampaikan kegiatan ini merupakan bagian penting dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagai upaya untuk mewujudkan sinergitas pembangunan dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi.
Melalui Musrenbang ini akan menentukan arah kebijakan dan program pembangunan pada tahun 2023 oleh karena itu masukan dan saran akan memiliki arti penting bagi upaya meningkatkan kualitas RKPD tahun 2023.
Untuk usulan Musrenbang di tingkat desa serta kecamatan harus menjadi prioritas sampai dengan menjadi dokumen pelaksanaan anggaran dalam menyusun perencanaan 2023, menjadi pedoman dokumen perencanaan pusat dan provinsi program kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026.
Untuk itu perangkat dearah harus bisa efisien di mulai dari tahun 2022, juga harus meningkatkan kreativitas, inovasi serta mampu bersinergi dengan membuat kegiatan yang spesifik dan jangan membagi anggaran berdasarkan yang di pilih tetapi berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan dan perencanaan pokok pokok pikiran DPRD Kabupaten Mojokerto.
Masukkan yang disampaikan pada saat forum konsultasi publik yang sudah di laksanakan dengan memperhatikan aspek kemampuan dan aturan aturan yang dikeluarkan oleh menteri keuangan mengenai belanja pegawai dearah yang di batasi maksimal 30% dari total belanja APBD untuk belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40% dari APBD semua peraturan itu harus kita patuhi jika tidak kita dapat saksi.
Kita juga harus mengikuti arahan dari pusat untuk bangga dengan buatan Indonesia karena situasi sekarang tidak baik di negara kita maupun secara global dunia makanya kita harus mengupayakan bagaimana pertumbuhan ekonomi kita tetap naik.
“Sehingga kemarin presiden memberikan arahan 40% dari anggaran APBN APBD, maupun BUMN harus belanja dengan produk-produk buatan Indonesia,” tutup Bupati Mojokerto. (ng/adv)
